Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Ayat 4 ayat (2) Final
Ditulis oleh adminforum   
Monday, 23 March 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01684/PP/M.III/25/2003

Jenis Pajak   
                : Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final
Tahun Pajak                 : 2000
Pokok Sengketa            : Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Ayat 4 ayat (2) Final

Menurut Terbanding    :

Menurut hasil pemeriksaan Pemohon kurang melaporkan peredaran usaha final yang diperoleh selama tahun 2000.

Menurut Pemohon atas peredaran usaha tersebut seharusnya terutang Pajak Penghasilan Pasal23 bukan Pajak Penghasilan Final sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Nomor 2 huruf o Keputusan Terbanding Nomor KEP-305/PJ/2001 tanggal 16 April 2001.

Dalam proses penyelesaian kebertan Pemohon memberikan data pendukung berupa :

   1. - copy laporan keuangan audit.
   2. - ledger.
   3. - foto tangki.
   4. - copy Surat Keputusan tanggal 1 September 2000 Nomor KEP-133/WBC.07/2000
         tentang penunjukkan tempat penimbunan sementara di tempat lain a.n. Pemohon.
   5. - copy Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 004/05/I/PMA/1999
         tanggal 20 Desember 1999.
   6. - copy Joint Venture Agreement.
   7. - copy akte pendirian perusahaan.

Berdasarkan penelitian terhadap ledger diketahui bahwa penghasilan utama Pemohon berasal dari persewaan tangki.

Berdasarkan foto tangki, diketahui bahwa tangki yang disewakan tersebut melekat pada tanah dan tidak dapat dipindah-pindahkan.

Berdasarkan Pasal1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, “bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan”. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

   1. - jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan.
   2. - jalan tol.
   3. - kolam renang.
   4. - pagar mewah.
   5. - tempat olah raga.
   6. - galangan kapal, dermaga.
   7. - taman mewah.
   8. - tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
   9. - fasilitas air yang memberikan manfaat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau Pasal 4 ayat (2) dari persewaan tanah/dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri wajib dibayar Pajak Penghasilan dan bersifat final.

Berdasarkan uraian di atas Terbanding sependapat dengan Pemeriksa, yaitu bahwa tangki tersebut termasuk dalam kategori bangunan dan atas penghasilan dari persewaan tangki dikenakan Pajak Penghasilan Final.

Hal tersebut dapat dilihat dari keberatan atas PPh Pasal 4 ayat (2).

Setelah diberi kesempatan mempelajari surat Direktur Pajak Penghasilan Nomor : S-39/PJ.43/2003 tanggal 13 Pebruari 2003, Pejabat yang mewakili Terbanding menyatakan mengikuti pendapat Direktur Pajak Penghasilan dalam suratnya Nomor : S-39/PJ.43/2003 tanggal 13 Pebruari 2003 yang menyatakan bahwa penghasilan yang diterima Pemohon dari usaha persewaan tangki bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final.

Menurut Pemohon      :

Penghasilan Pemohon seharusnya dikenakan Pajak Penghasilan Tidak Final, yakni PPh Pasal 23.

Peredaran usaha (utama) Pemohon bukan dikenakan Pajak Penghasilan Final seperti yang disebutkan Terbanding berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 atau Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan dikaitkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, melainkan seharusnya dikenakan Pajak Penghasilan Tidak Final atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta berdasarkan KEP-128/PJ./1997, Kep-176/PJ/2000, Kep-96/PJ/2001 dan Kep-170/PJ/2002.

Untuk menghitung penghasilan kena pajak, usaha (kegiatan) Pemohon tidak seharusnya dikaitkan dengan definisi bangunan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 atau Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), melainkan harus mengacu pada Pasal 1 keputusan-keputusan tersebut di atas tentang “Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.”

Dengan adanya klarifikasi dari Direktur Pajak Penghasilan dengan suratnya Nomor : S-39/PJ.43/2003 tanggal 13 Pebruari 2003, Pemohon yakin bahwa PPh tersebut adalah bukan final, dan pada tahun 2001 dan 2002 SPT PPh Pemohon menyatakan bukan PPh final.

Saat keberatan Pemohon seolah-olah mengakui final karena Pemohon masih meminta ketegasan dari Terbanding mengenai jenis usaha Pemohon.

Pendapat Majelis        :

Sengketa pajak ini mengenai objek Pajak Penghasilan di mana Pemohon berpendapat penghasilan yang bersumber dari usaha persewaan tangki merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sedangkan Terbanding menganggap penghasilan tersebut merupakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.

Pertama-tama Terbanding mendasarkan pendapatnya tersebut pada definisi Bangunan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di mana menurut Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini, Bangunan didefinisikan sebagai “konstruksi tehnik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan”. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

   1. - jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan.
   2. - jalan tol.
   3. - kolam renang.
   4. - pagar mewah.
   5. - tempat olah raga.
   6. - galangan kapal, dermaga.
   7. - taman mewah.
   8. - tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
   9. - fasilitas air yang memberikan manfaat.

Oleh karena Terbanding menganggap tangki-tangki yang disewakan Pemohon merupakan “konstruksi tehnik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan” atau merupakan persewaan bangunan maka Terbanding berkesimpulan penghasilan bersumber dari sewa bangunan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.

Direktur Pajak Penghasilan dalam suratnya Nomor : S-39/PJ.43/2003 tanggal 13 Februari 2003, sebagai tanggapan dari surat Pemohon Nomor: 15/DMT/FA/X/02 tanggal 31 Oktober 2002, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Pemohon dari awal pendirian sampai saat ini memiliki kegiatan usaha berupa penyewaan tangki-tangki kepada pengguna (customer) untuk diisi cairan kimia milik customer. Tangki-tangki dibuat menjulang ke atas dan ada pondasi yang tertanam ke tanah. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara mengajukan permohonan untuk diberikan penegasan tentang jenis usaha PT DMT.

Menurut catatan administrasi KPP Gresik, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) nama Pemohon adalah KLU 8221, yaitu KLU Persewaan Alat Transportasi Darat dan Peralatan yang meliputi usaha jasa persewaan semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya, seperti: mobil, truk, mobil derek, sepeda motor, dan caravan termasuk usaha persewaan containers.

Berdasarkan ketentuan dan hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :

a. Atas penghasilan yang diperoleh Pemohon dari kegiatan usaha persewaan tangki-tangki dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% x 40 % atau 6 % (enam persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun yang bersangkutan.

b. Untuk kepentingan administrasi perpajakan Wajib Pajak berdasarkan Buku KLU Tahun 1994 kegiatan usaha Pemohon termasuk dalam KLU 8222 yaitu Persewaan Mesin dan Peralatan Lainnya, KLU tersebut merupakan KLU yang paling mendekati jenis kegiatan usaha Pemohon, sementara menunggu revisi KLU Wajib Pajak terbaru.

Dalam menentukan perlakukan perpajakan atas penghasilan dari sewa tangki, pengertian bangunan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yakni “konstruksi tehnik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan” tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan pengertian bangunan sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final, karena hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tanggal 18 April 1996 yang telah menentukan rupa-rupa tanah dan bangunan yang atas hasil sewanya dikenakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tanggal 18 April 1996 menguraikan rupa-rupa tanah dan bangunan yang atas hasil sewanya dikenakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yakni tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri.

Karenanya Majelis sependapat dengan Direktur Pajak Penghasilan dalam suratnya Nomor : S-39/PJ.43/2003 tanggal 13 Pebruari 2003 tersebut di atas, bahwa penghasilan yang diterima Pemohon dari usaha persewaan tangki dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% x 40 % atau 6 % (enam persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Berdasarkan hal tersebut Majelis berkesimpulan koreksi positif Terbanding atas Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final tidak dapat dipertahankan.

    

   

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >