.Koreksi Biaya Beban Gaji Dan Koreksi Biaya Rugi/Laba Selisih Kurs
Ditulis oleh adminforum   
Monday, 23 March 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 02129/PP/M.IV/15/2004

Jenis Pajak                   : Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak                : 2000
Pokok Sengketa           : 1.Koreksi Biaya Beban Gaji
                                        2.Koreksi Biaya Rugi/Laba Selisih Kurs

1.Koreksi Biaya Beban Gaji

Menurut Terbanding   :
    
Dalam general ledger, tahun 2000 terdapat pembebanan “1999 Employees Income tax Allow on Benefit in cash” pada account Nomor : 754180.

Jumlah tunjangan pajak tersebut sesuai dengan besarnya pembayaran kekurangan PPh Pasal 21 Tahun 1999 yang dibayarkan pada tanggal 29 Juni 2000, seperti tercantum dalam SSP yang dilaporkan di KPP.

Tunjangan pajak merupakan tunjangan Pajak Penghasilan karyawan tahun 1999, yang di bebankan pada tahun 2000 tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip matching cost against revenue, hal ini sesuai dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam SAK.

Menurut Pemohon     :

Koreksi beban gaji merupakan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan atas pemberian benefit yang diberikan dalam bentuk tunai untuk tahun 1999 yang dibayarkan pada tahun 2000.

Pemohon tidak dapat menerima koreksi di atas karena:

- Perhitungan tunjangan pajak atas benefit dilakukan dengan metode gross up.

- Pembebanan dilakukan pada tahun 2000, dibayarkan kepada Kas Negara pada tahun 2000 dan tidak pernah dibiayakan atau dicadangkan sebagai biaya pada tahun 1999.

- Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, biaya tersebut pada hakekatnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

- Pemohon tidak pernah membukukan/meng-acrue tunjangan pajak tersebut dalam tahun 1999, tidak ada koreksi negatif yang dimasukkan ke dalam SPT PPh Badan Tahun 1999.

Pendapat Majelis        :

Dalam persidangan Pemohon menyatakan pembukuan berdasarkan stelsel akrual, namun dalam pembebanan biaya tunjangan pajak Pemohon menggunakan stelsel kas sehingga Pemohon tidak konsisten dalam pembukuannya.

Koreksi Terbanding atas beban gaji sudah benar sehingga tetap dipertahankan.

2.Koreksi Biaya Rugi/Laba Selisih Kurs


Menurut Terbanding  
:

Rincian kerugian selisih kurs yang dikoreksi oleh Terbanding:

Account

A/R Tax PPh 22

A/R Tax FLN

A/R Tax Refundable VAT

A/R Tax Objecttions

Investment Golf Membership Gading Raya

Tax Payable WHT 21/23/26

Amortisasi Rugi Kurs Tahun 1997

Koreksi rugi selisih kurs muncul dari transaksi yang berhubungan dengan hutang piutang pajak dan rugi selisih kurs yang muncul dari transaksi tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon/tidak dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (yaitu Investment Golf Membership Gading Raya).

Untuk hutang piutang pajak tetap menggunakan nilai kurs historis/pada saat pencatatan, dengan kata lain tidak seharusnya disesuaikan nilainya dengan kurs akhir tahun.

Koreksi amortisasi rugi kurs tahun 1997 karena berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 1997, jumlah rugi kurs dikoreksi seluruhnya sehingga tidak ada jumlah yang diamortisasi ke tahun 2000.

Koreksi rugi selisih kurs yang muncul dari transaksi Investment Membership Golf Gading Raya, rugi selisih kurs diatas muncul dari transaksi yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon/tidak dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh.

Rugi (laba) selisih kurs timbul dari transaksi hutang piutang pajak dimana untuk pembebanan pajak itu sendiri tidak boleh dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf h UU no. 10 Tahun 1994.

Menurut Pemohon      :

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1991 (Undang-undang PPh) mengenai pengenaan PPh atas keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, serta penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang yang sama mengenai biaya atas kerugian atas selisih kurs mata uang asing yang boleh dibebankan dari penghasilan bruto, telah sangat tegas menyatakan bahwa UU PPh tidak membedakan dari mana/asal revaluasi berupa laba (rugi) atas selisih kurs.

Ketentuan ini menetapkan pula bahwa pengenaan pajak terhadap keuntungan atas selisih kurs dan pembebanan kerugian atas selisih kurs dikaitkan/didasarkan sistem pembukuan yang dianut Pemohon .

Sistem pembukuan yang dianut Pemohon dalam hal ini mengikuti Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia, yang pada pokoknya tidak membedakan kerugian/(keuntungan) selisih kurs yang berasal dari revaluasi nilai selisih kurs hutang/piutang pajak dengan hutang/piutang lainnya.

Pendapat Majelis        :

Dalam berkas banding tidak terdapat keterangan atau data yang menunjukkan Pemohon telah konsisten dalam penggunaan kurs yaitu kurs KMK atau kurs tanggal transaksi.

Majelis memutuskan koreksi Terbanding atas selisih kurs sudah benar dan koreksi Terbanding dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >