Kurs Pajak
20 - 26 Agustus 2014
Rp
Negara
11.684,00
Amerika S.(USD)
10.874,07
Australia (AUD)
9.367,58
Brunei Darussalam (BND)
12,04
Burma (BUK)
10.713,57
Canada (CAD)
1.899,18
China (CNY)
2.096,57
Denmark (DKK)
15.631,09
EURO (EUR)
1.507,46
Hongkong (HKD)
191,45
India (INR)
19.536,35
Inggris (GBP)
114,1417
Jepang (JPY)
11,43
Korea (KRW)
41.189,43
Kuwait (KWD)
3.679,88
Malaysia (MYR)
1.898,50
Norwegia (NOK)
117,35
Pakistan (PKR)
266,93
Philipina (PHP)
3.115,34
Saudi A. (SAR)
9.898,92
Selandia B.(NZD)
9.366,08
Singapura (SGD)
89,74
Sri Lanka (LKR)
1.703,71
Swedia (SEK)
12.903,08
Swiss (CHF)
365,97
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto Berupa Komisi Penjualan
Ditulis oleh adminforum   
Friday, 20 March 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01843/PP/M.I/15/2003

Jenis Pajak                     : Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak                  : 1997
Pokok Sengketa            : Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto Berupa Komisi Penjualan

Menurut Terbanding     :

Koreksi komisi penjualan yang dibayarkan kepada distributor sebesar Rp.4.935.382.000,00.

Terbanding melakukan koreksi tersebut karena merupakan pembayaran kepada PT Tesori Mulia yang tidak berdasarkan perjanjian tertulis. Dasar hukum (perjanjian tertulis) telah dimintakan namun tidak diperoleh. PT Tesori Mulia adalah pemegang lisensi tunggal distribusi di wilayah Indonesia untuk penjualan produk Pemohon sebagai pemegang saham sebesar 40% pada PT Tesori Mulia.

Dalam Surat tanggapan pemeriksa No.S-490/Satgas.OPN.2/06/ 2002 tanggal 7 Juni 2002 diketahui bahwa pembayaran sebesar Rp.4.935.382.000,00 adalah pembayaran yang melebihi kewajaran, karena PT Tesori Mulia sudah mendapatkan margin berupa selisih atas penjualan produk–produk Pemohon dan tidak ada dasar hukum pemberian komisi tersebut.

Pada saat keberatan, peneliti keberatan telah melakukan penelitian atas bukti-bukti berupa invoice, faktur pajak PPN dan bukti transfer dan bukti tagihan dari distributor dan “Distributor Agreement”, tidak terdapat klausul yang menyebutkan pemberian komisi kepada distributor, maupun tarif dan cara perhitungannya. Berdasarkan Appendix B Distributor Agreement diperoleh informasi bahwa kepada distributor telah memberikan suatu margin harga penjualan.

Menurut Pemohon      :
    
Pemberian komisi pada distributor telah tertuang dalam perjanjian distribusi, karena Pemohon tidak mempunyai sarana untuk melakukan distribusi barang keseluruh Indonesia sehingga memerlukan bantuan distributor.

Dalam penjualan barang ke distributor, Pemohon menggunakan penetapan harga yang normal, karena biaya produksi untuk susu, hampir paralel untuk semua indrutri susu.

Terbanding tidak menggunakan Prinsip “taxable deductible, karena atas penghasilan komisi tersebut, pihak distribusi telah membayarkan pajak penghasilan badan sedangkan disisi biaya, Terbanding tidak mengakui. Sehingga dengan kata lain atas objek yang sama telah dikenakan pajak berganda (double taxation).

Pendapat Majelis  
      :

Dalam persidangan Pemohon memberikan bukti-bukti berupa :

  1. Distributor Agrement tanggal 10 Desember 1996 antara PT Foremost Indonesia dengan PT Tesori Mulia.
  2. Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik Tahun 1997 atas nama PT Foremost Indonesia.
  3. Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik Tahun 1997 atas nama PT Tesori Mulia.
  4. Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik Tahun 1998 atas nama PT Foremost Indonesia.
. 5. Laporan Rugi/Laba PT Foremost Indonesia Tahun 1997
  6. Laporan Rugi/Laba PT Foremost Indonesia Tahun 1998
  7. Laporan Rugi/Laba PT Foremost Indonesia Tahun 1999

Dari penelitian distributor agrement tanggal 10 Desember 1996 antara PT Foremost Indonesia dengan PT Tesori Mulia perihal pemberian komisi kepada distributor tertuang dalam Addendum Agrement.

Dalam laporan keuangan Pemohon tahun 1997 yang telah diaudit oleh akuntan publik terdapat beban usaha sebesar Rp.33.503.776.365,00 dimana dari beban tersebut terdapat komisi penjualan sebesar Rp.4.935.382.000,00.

Dalam laporan keuangan/laporan laba rugi dan saldo laba PT Tesori Mulia telah dicatat penghasilan komisi sebesar Rp.10.967.517.000,00 yang berasal dari :

1. Komisi penjualan dari PT Foremost Indonesia sebesar       Rp 4.935.382.000,00
2. Komisi penjualan dari PT Friesche Vlag Indonesia sebesar Rp 6.032.137.000,00

Dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Terbanding untuk memberikan penjelasan tertulis tentang ketidaksetujuan atas biaya komisi sebesar Rp.4.935.382.000,00 yang telah dihitung sebagai pendapatan oleh PT Tesori Mulia sebagai penerima yang menggugurkan koreksi biaya pada PT Foremost Indonesia mengingat adanya hubungan istimewa.

Selanjutnya Majelis telah meminta kepada Terbanding, ukuran yang dipakai untuk menyatakan pemberian komisi sebesar Rp.4.935.382.000,00 dianggap tidak wajar sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf f jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Menanggapi permintaan Majelis, Terbanding memberikan penjelasan dalam surat Nomor : 1063/WPJ.19/BD.0503/2003 tanggal 21 Oktober 2003 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

salah satu alasan Pemohon atas koreksi Terbending atas komisi penjualan adalah pemeriksa tidak menggunakan taxable deductible karena atas penghasilan komisi tersebut, pihak distributor telah membayar pajak penghasilan badan sedangkan disisi biaya, pemeriksa tidak mengakuinya.

berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 diketahui tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh PT Tesori Mulia dari Pemohon adalah termasuk dalam pengertian penghasilan sehingga pemeriksa yang menangani PT Tesori Mulia telah benar dengan tidak mengoreksi negatif penghasilan tersebut.

berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 diketahui bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak diatur hal-hal apa saja yang tidak boleh menjadi unsur Pengurang Penghasilan Bruto

berdasarkan Pasal 9 huruf (f) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 diketahui bahwa jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan tidak boleh dikurangkan dari besarnya Penghasilan Kena Pajak Pemohon.

Terbanding tidak menemukan data pembanding untuk menilai jumlah pemberian komisi tidak wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

dalam persidangan Terbanding mengemukakan bahwa komisi penjualan yang dibayarkan Pemohon kepada PT Tesori Mulia sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa hanya terjadi pada tahun 1997 dan dari DistributorAgrement tidak terdapat klausul yang menyebutkan pemberian komisi kepada distributor hal ini dilakukan Pemohon untuk menghindari tarif progresif tertinggi Pajak Penghasilan Badan.

Dalam persidangan Pemohon mengemukakan pemberian komisi kepada distributor juga dilakukan untuk tahun 1998 dan tahun 1999 dengan formula yang berbeda dengan tahun 1997 (komisi)yaitu pemberian discount harga untuk tahun 1998 dan tahun 1999.

Dari penelitian SPT Tahun PPh Badan 1997 PT Tesori Mulia sebagai penerima komisi penjualan diketahui Penghasilan Kena Pajak menunjukkan laba sebesar Rp.2.861.615.000,00 dengan demikian tarif pajak dikenakan tertinggi.

Alasan koreksi pemberian komisi penjualan yang dilakukan Terbanding yang didasarkan adanya transaksi yang dipengaruhi adanya hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf f jo.Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan PT Tesori Mulia adalah pemegang lisensi tunggal distribusi di wilayah Indonesia untuk penjualan produk Pemohon. dimana Pemohon sebagai pemegang saham sebesar 40% pada PT Tesori Mulia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f beserta dan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 beserta penjelasannya, penentuan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha dan dalam menentukan kembali besarnya biaya sesuai dengan keadaan seandainya diantara Pemohon tersebut tidak ada hubungan istimewa.

Oleh karenanya penilaian kewajaran besarnya pemberian komisi disesuaikan dengan pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha dengan menentukan kembali besarnya pengeluaran atau biaya dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Pemohon tidak dapat membuktikan data pembanding berupa pemberian komisi penjualan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding dan hasil penelitian data, terbukti Pemohon tidak dapat memberikan bukti pembanding berupa data pemberian komisi penjualan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f jo.ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1994.

Dengan demikian Majelis tidak memperoleh bukti yang menunjukkan koreksi yang dilakukan Terbanding atas komisi penjualan yang dinilai tidak wajar adalah tidak benar mengingat PT Tesori Mulia disamping telah mendapat margin atas penjualan produk-produk Pemohon, masih diberikan lagi imbalan keuntungan berupa komisi penjualan, karena adanya pengaruh hubungan istimewa antara Pemohon dengan PT Tesori Mulia.

Dengan demikian Majelis berketetapan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding terhadap pemberian komisi penjualan sebesar Rp.4.935.382.000,00 tetap dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru