Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Koreksi Positif atas Biaya Bonus
Ditulis oleh adminforum   
Monday, 16 March 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00477/PP/A/M.V/15/2002
 
Jenis Pajak     
               : Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak                  : 1998
Pokok Sengketa             : Koreksi Positif atas Biaya Bonus

Menurut Terbanding     :

Pemeriksaan dilakukan dengan tidak melihat pembukuan namun hanya berdasarkan neraca dan Laporan Auditor Independen dari BPKP.

Dari koreksi positif atas pajak bonus sebesar Rp.917.008.819,00 dalam Laporan Auditor Independen dari BPKP untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 1999 dan 1998 tersebut pemeriksa menganggap terdapat pembayaran bonus pada tahun 1998.

Secara filosofis bonus seharusnya diambil dari laba kena pajak namun Pemohon melakukan pembayaran bonus setelah tutup tahun buku sehingga disimpulkan dana untuk pembayaran bonus tersebut diambil dari Retained Earning.

Terdapat unsur fleksibilitas dalam pembukuan bonus yang mengindikasikan adanya pencadangan.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-16/PJ.44/1992 tanggal 12 Mei 1992 juncto Surat Direktur Pajak Penghasilan Nomor : S-2953/PJ.45/1999 tanggal 15 Nopember 1999, apabila pembayaran bonus baru ditetapkan pada saat RUPS dan realisasi pembayarannya dilakukan setelah tutup buku walaupun atas bonus tersebut telah dicadangkan pada tahun yang bersangkutan, maka pembayaran bonus tersebut dananya diambil dari Retained Earning sehingga pembayaran bonus tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya usaha.

Bonus yang boleh dibebankan adalah bonus yang tidak berkaitan dengan laba, sedangkan bonus yang dibayarkan oleh Pemohon menunggu adanya laba terlebih dahulu sehingga tidak boleh dibebankan walaupun telah dibukukan pada tahun berjalan.

Hasil pemeriksaan Tahun 1997, Pemeriksa tidak melakukan koreksi beban bonus dikarenakan :

   1. 1. Dalam Laporan Auditor Independen oleh BPKP untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 1997 tidak terdapat informasi mengenai pembebanan bonus.

   1. 2. Pemeriksaan Tahun Pajak 1997 diselesaikan pada tanggal 10 Desember 1998, sedangkan Surat Direktur Pajak Penghasilan Nomor : S-2953/PJ.45/1999 tanggal 15 Nopember 1999 yang menjadi petunjuk lebih lanjut atas ketentuan SE-16/PJ.44/1992 tanggal 12 Mei 1992 baru diterbitkan pada tanggal 15 Nopember 1999.

Koreksi beban bonus untuk tahun 1998/1999 didasarkan pada Surat Direktur Pajak Penghasilan Nomor : S-2953/PJ.45/1999 tanggal 15 Nopember 1999.

Menurut Pemohon         :

Bonus yang telah dibayarkan pada tahun 1999 tersebut bukan diambil dari retained earning.

Bonus tahun 1998 yang dibayarkan pada tahun 1999 tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 1999.

Pemohon menyatakan sangat sulit untuk mengumpulkan buku jurnal dan buku besar tiap-tiap kebun yang merupakan wilayah kerja PT Perkebunan Nusantara – I karena kondisi keamanan yang tidak kondusif.

Pembayaran bonus tahun 1998 dilakukan pada tahun 1999 karena menunggu persetujuan dari RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 1999 dan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1999 dinyatakan bahwa “Karyawan non staf mendapat bonus 5 kali gaji bulan Desember 1998 yang pajaknya ditanggung perusahaan. Bonus dan pajak atas bonus tersebut dibebankan pada anggaran biaya tahun 1998 sebesar 3 kali dan tahun 1999 sebesar 2 kali.”.

Walaupun dibayarkan pada tahun berikutnya Pemohon telah membukukan biaya bonus tersebut pada tahun berjalan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 1998 yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember 1997.

Pada tahun 1997 dan sebelumnya Pemohon telah melakukan pembukuan dan pembayaran bonus seperti tersebut diatas namun tidak pernah ada koreksi dari Terbanding.

Untuk tahun buku 1998 telah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan pendapat wajar dan pembukuan bonus dimulai setelah melihat adanya laba pada triwulan pertama (Januari s.d. Maret).

Pada RKAP tahun 2000 ada proyeksi laba sehingga direncanakan ada bonus, namun kenyataannya pada triwulan pertama tahun 2000 (Januari s.d. Maret) Pemohon mengalami rugi sehingga tidak ada pembukuan bonus untuk tahun 2000.

PT Perkebunan Nusantara – II juga melakukan pembukuan bonus dengan cara yang sama dengan Pemohon dan ternyata sampai dengan tahun 1999 tidak dilakukan koreksi oleh Terbanding.

Pemohon memberikan penjelasan bahwa dalam laporan keuangan yang telah diaudit BPKP tidak terdapat pos bonus karena Pemohon membukukan bonus ke dalam pos biaya seperti pada biaya gaji, upah, tunjangan dan biaya sosial, biaya pemeliharaan, biaya pengolahan dan biaya tanaman.

Dalam Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah mengenai Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tahun 1997 tidak ada koreksi biaya bonus.

Pada tahun 1997 Pemohon membukukan biaya bonus sebesar Rp.646.003.031,00 dan hal tersebut dapat dilihat pada Laporan Audit BPKP.

Pendapat Majelis           :

Terbanding tidak konsisten dalam memperlakukan biaya bonus yang setiap tahun dibayarkan Pemohon kepada karyawan.

Dalam RUPS dinyatakan bahwa “Karyawan non staf mendapat bonus 5 kali gaji bulan Desember 1998 yang pajaknya ditanggung perusahaan. Bonus dan pajak atas bonus tersebut dibebankan pada anggaran biaya tahun 1998 sebesar 3 kali dan tahun 1999 sebesar 2 kali.”.

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 menyebutkan Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

Majelis berkesimpulan bahwa biaya bonus tahun 1998 yang dibayarkan pada tahun 1999 dananya tidak diambil dari retained earning dan telah dibukukan pada tahun berjalan, oleh karenanya koreksi positif biaya bonus tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru