Koreksi Positif Biaya Penyusutan Berupa Provisi Piutang Tak Tertagih
Ditulis oleh adminforum   
Saturday, 14 March 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00092/M.VII/BPSP/15/1998

Jenis Pajak                     : Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak                   : 1995
Pokok Sengketa             : 1. Koreksi Biaya Insentif Produksi Sebesar Rp688.147.601,00
                                           2. Koreksi Positif Biaya Penyusutan Berupa Provisi Piutang Tak Tertagih

1. Koreksi Biaya Insentif Produksi Sebesar Rp688.147.601,00

Menurut Terbanding 
    :

Dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KPMG Hanadi Sujendro & Rekan (halaman 18), Pemohon telah mengakui dalam RUPS yang diadakan pada tanggal 17 Mei 1995 menyetujui usulan Direksi untuk membagikan bonus kepada Komisaris, Direksi dan Karyawan sebesar 10% dari laba bersih tahun 1994 atau sejumlah Rp 688.148.000,00 yang dibebankan pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1995, biaya ini dicantumkan sebelum Pajak Penghasilan yang berarti mengurangi Laba Kena Pajak, padahal pembagian bonus tersebut berasal dari retained earning tahun sebelumnya (penggunaan laba setelah pajak), oleh karena itu sesuai dengan Surat Edaran No.SE-16/PJ.44/1992 tanggal 12 Mei 1992 poin 2 yang berbunyi “Apabila bonus, gratifikasi dan jasa produksi dibayarkan kepada karyawan atau Direksi maupun komisaris dibebankan pada retained earning sehingga bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, maka atas insentif (bonus) produksi kepada karyawan dan direksi tidak dapat mengurangi penghasilan bruto tahun berikutnya (tahun 1995)”.

Menurut Pemohon 
        :

Insentif produksi sebesar Rp 688.147.601,00 yang diberikan kepada karyawan tidak dibebankan ke laba ditahan, hal ini dapat dilihat dari jurnal yang Pemohon lakukan.

Pembagian insentif produksi dilakukan setelah tahun buku 1994 ditutup dan insentif produksi yang diberikan dihitung dari suatu persentase dari laba bersih tahun sebelumnya.

Perhitungan pembagian insentif produksi dengan menggunakan suatu persentase dari laba bersih tahun sebelumnya hanya semata-mata untuk menilai pencapaian performance/kinerja perusahaan pada tahun lalu dan untuk menentukan jumlah bonus yang akan dibagikan.

Insentif produksi yang diterima oleh karyawan sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 karena menambah penghasilan dari pihak karyawan.

Pendapat Majelis           :
    
Dari penelitian laporan keuangan komparatif Pemohon untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995 dan 1994 dan jurnal yang dilakukan pada tahun 1995 diperoleh petunjuk bahwa atas insentif produksi yang dibagikan bukan berasal dari retained earning tahun sebelumnya (1994).

Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa atas insentif produksi yang dibagikan Pemohon diambil dari retained earning tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibiayakan sebagaimana SE-16/PJ.44/1992 tangal 12 Mei 1992.

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 mengatur bahwa “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

Majelis berkesimpulan pembagian insentif produksi Pemohon merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Karena Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa pembagian insentif produksi tersebut dibebankan pada retained earning tahun sebelumnya, maka Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif biaya insentif produksi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup dapat meyakinkan Majelis bahwa Pemohon telah membebankan insentif produksi yang dibagikan pada retained earning tahun sebelumnya.

Karenanya Majelis berpendapat koreksi positif Direktur Jenderal Pajak terhadap biaya insentif produksi sebesar Rp 688.147.601,00 tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi Positif Biaya Penyusutan Berupa Provisi Piutang Tak Tertagih


Menurut Terbanding       :

Perhitungan penyusutan yang dilakukan Pemohon masih menggunakan perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan yang lama, seharusnya perhitungan penyusutan untuk Tahun 1995 harus didasarkan pada Surat Edaran No.SE-44/PJ.4/1995 tanggal 02 Oktober 1995 yang disempurnakan dengan SE-49/PJ.4/1995 tanggal 31 Oktober 1995 sehingga koreksi pemeriksa sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya penyusutan/amortisasi dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian                                                                                                      (Rp)
Persediaan Awal                                                                                                        0,00
Pembelian                                                                                          13.932.563.718,00
Retur                                                                                                     (319.537.936,00)
Biaya Pengiriman                                                                                             325.750,00
Barang Tersedia untuk Dijual                                                               13.613.351.532,00                   
Persediaan Akhir                                                                                  1.455.570.857,00                                                                                                                                       
Harga Pokok Penjualan Cfm Terbanding                                               12.157.780.675.00
Harga Pokok Penjualan Cfm Pemohon                                                  10.219.933.942.00
Selisih                                                                                                  1.937.846.733.00

Penyusutan aktiva tetap yang digunakan usaha                                    Rp 3.759.796.173,00
Penyusutan aktiva tetap yang tidak digunakan usaha                            Rp   147.057.000,00
Amortisasi beban ditangguhkan                                                          Rp   149.063.500,00
Amortisasi sewa tanah jangka panjang                                                Rp     55.000.000,00
Jumlah                                                                                              Rp 4.110.916.673,00
Koreksi WP atas provisi piutang tak tertagih                                        (Rp    450.000.000,00)
Jumlah penyusutan dan amortisasi menurut Pemeriksa                         Rp 3.660.916.673,00
Jumlah penyusutan dan amortisasi menurut SPT                                   Rp 4.150.770.449,00
Koreksi positif                                                                                   Rp    489.853.776,00

Menurut Pemohon         :

Pihak pemeriksa masih memperhitungkan koreksi Pemohon atas provisi piutang tak tertagih sebesar Rp 450.000.000,00 yang mana telah Pemohon perhitungkan dalam biaya penyusutan dan amortisasi di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 1771.

Dengan perhitungan pemeriksa, atas provisi piutang tak tertagih dilakukan dikoreksi dua kali.

Pendapat Majelis  
         :

Berdasarkan penelitian dokumen berupa Surat Pemberitahuan Tahunan 1771 Pemohon dan pemeriksaan dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa perhitungan penyusutan menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

- Penyusutan aktiva tetap                                                                     Rp  3.828.913.948,00
- Amortisasi sewa tanah                                                                       Rp       54.999.996,00     
- Provisi piutang tak tertagih                                                                 Rp     450.000.000,00
- Amortisasi biaya pra operasi                                                              Rp       24.630.662,00
- Jumlah                                                                                              Rp  4.358.544.606,00
- Koreksi Akuntan Publik atas penyusutan
  dan amortisasi                                                                                   Rp      242.225.843,00
- Koreksi provisi piutang tak tertagih                                                     Rp     (450.000.000,00)
- Jumlah penyusutan dan amortisasi menurut SPT                                  Rp   4.150.770.449,00

Pemohon menyatakan menerima dan menyetujui koreksi Direktur Jenderal Pajak atas penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 39.853.776,00 dengan perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan pada Surat Edaran No.SE-44/PJ.4/1995 tanggal 02 Oktober 1995 yang disempurnakan dengan SE-49/PJ.4/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

Biaya penyusutan dan amortisasi berdasarkan perhitungan pemeriksa seharusnya adalah sebagai berikut :

- Penyusutan aktiva tetap yang digunakan usaha                                  Rp   3.759.796.173,00
- Penyusutan aktiva tetap yang tidak digunakan usaha                          Rp      147.057.000,00
- Amortisasi beban ditangguhkan                                                        Rp      149.063.500,00
- Amortisasi sewa tanah jangka panjang                                              Rp        55.000.000,00
- Jumlah penyusutan dan amortisasi cfm Pemeriksa                              Rp   4.110.916.673,00
- Jumlah penyusutan dan amortisasi cfm SPT                                       Rp    4.150.770.449,00
- Koreksi Pemeriksa                                                                           Rp        39.853.776,00

Atas provisi piutang tak tertagih sebesar Rp 450.000.000,00 telah diperhitungkan dalam biaya penyusutan dan amortisasi di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 1771.

Berdasarkan penelitian dokumen dalam berkas banding, Surat Pemberitahuan Tahunan 1771 serta pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa atas penyusutan dan amotisasi berupa provisi piutang tak tertagih sebesar Rp450.000.000,00 terbukti Direktur Jenderal Pajak telah melakukan koreksi dua kali.

Karenanya Majelis berpendapat koreksi positif biaya penyusutan berupa provisi piutang tak tertagih tersebut harus ditinjau menjadi sebesar Rp 39.853.776,00 (Rp489.853.776,00 – Rp 450.000.000,00).

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >