Menu Pajak

 
 

Support


infopajak_cs

 
Koreksi Positif Biaya Cadangan Penghapusan Surat Berharga Karena Adanya Perbedaan Pengertian Kredit
Ditulis oleh adminforum   
Saturday, 14 March 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00034/BPSP/M.VII/15/1998

Jenis Pajak                      : Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak                    : 1994
Pokok Sengketa              : 1. Koreksi Positif Biaya Cadangan/Penyisihan Penghapusan
                                               Surat Berharga Karena Adanya Perbedaan Pengertian Kredit
                                           2. Koreksi Positif Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian
                                               Dari Kredit yang Bermasalah (Non Performing) Dengan
                                               Metode Akrual Pendapatan Bunga

1. Koreksi Positif Biaya Cadangan/Penyisihan Penghapusan Surat Berharga Karena Adanya Perbedaan Pengertian Kredit

Menurut Terbanding        :

Di dalam laporan rugi laba Pemohon per 31 Desember 1994 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. diketahui bahwa Pemohon telah membebankan biaya penghapusan surat berharga sebesar Rp1.950.000.000,00.

Surat Direktur Jenderal Pajak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah No. S.151/PJ.33/1995 tanggal 6 Oktober 1995 tentang Biaya Cadangan Piutang Tak Tertagih Tahun Pajak 1994 dan tahun sebelumnya menyatakan bahwa ‘bank pemerintah dapat membentuk atau memupuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu sebesar 6% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Pengertian saldo awal dan saldo akhir piutang adalah saldo awal dan saldo akhir pemberian kredit kepada nasabah’.

Sesuai dengan surat tersebut, Terbanding berpendapat bahwa besarnya biaya cadangan penghapusan piutang tak tertagih tahun 1994 yang diperkenankan adalah Rp55.020.426.913,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

- Piutang Per 31 Desember 1994                                 Rp   971.763.668.469,00

- Piutang Per 31 Desember 1994                                 Rp   862.250.561.984,00

- Jumlah                                                                     Rp 1.834.014.230.453,00
 
- Saldo rata-rata: Rp 1.834.014.230.453,00 : 2 =      Rp    917.007.115.226,00

  Rp 917.007.115.226,00 x 6% = Rp 55.020.426.913,00.

Berdasarkan perhitungan tersebut maka menurut Terbanding biaya penghapusan piutang menurut Pemohon sebesar Rp 26.232.106.014,00 masih diperkenankan, yang terdiri atas:

- Penghapusan Piutang Kredit                                         Rp 24.282.106.014,00

- Penghapusan Piutang Surat Berharga Pasar Uang          Rp  1.950.000.000,00

 Jumlah                                                                         Rp 26.232.106.014,00

Menurut Pemohon         :

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 butir I.1.2, pengertian kredit menurut Surat Edaran tersebut adalah:

“Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan. Termasuk dalam pengertian kredit adalah:

- pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA),

- pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang”;

Biaya cadangan penghapusan tersebut adalah atas fasilitas pinjaman kepada 1 (satu) debitur yang berdasarkan Perjanjian Pembelian Surat Sanggup Bayar (Note Purchase Agreement) dengan jaminan antara lain saham suatu perusahaan yang tercatat (listed) di Pasar Modal.

Pemberian fasilitas di atas adalah pemberian kredit kepada nasabah, bukan transaksi antar bank atau penyertaan, yang oleh auditor dikelompokkan dalam pos surat-surat berharga.

Cadangan/penyisihan yang dibentuk dengan memasukkan surat berharga tetap lebih rendah daripada peraturan perpajakan, dengan perbandingan perhitungan sebagai berikut:

Pendapat Majelis           :

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 959/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 menegaskan sebagai berikut :

Ayat 1:

Bank Pemerintah dapat membentuk atau memupuk sadangan penghapusan piutang ragu-ragu sebesar 6% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang;

Ayat 2:

Bank lain selain bank pemerintah, cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang diperbolehkan adalah 3% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang;

Pengertian piutang menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut diterjemahkan oleh Terbanding sebagai kredit yang diberikan kepada pada nasabah.

Pemohon sependapat dengan pengertian piutang adalah kredit, namun Pemohon mengambil pengertian kredit sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direksi Bank Indonesia, yaitu yang termasuk kredit antara lain adalah surat berharga yang dilengkapi dengan note purchase agreement.

Dalam Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 juncto No. 23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991 butir I.1.2, diatur bahwa pengertian kredit adalah:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati.. Termasuk dalam pengertian kredit adalah :

- pembelian surat berharga yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA), atau

- perjanjian kredit serta pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Dengan demikian penanaman dalam surat berharga dengan ciri tersebut digolongkan sebagai pemberian kredit;

Dari penelitian data dan keterangan yang ada, tidak diperoleh petunjuk bahwa terdapat peraturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan ataupun Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengertian kredit.

Terbanding mengemukakan bahwa berdasarkan angka 1 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE.22/PJ.42/1990 tanggal 31 Juli 1990 dinyatakan bahwa surat berharga pasar uang yang diendors atau diterbitkan oleh bank/lembaga keuangan bukan bank lain, karena resikonya hampir tidak ada, tidak diperkenankan adanya pembentukan cadangan dengan penghapusan piutang ragu-ragu.

Namun selanjutnya pada angka 1 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE.22/PJ.42/1990 tanggal 31 Juli 1990 dinyatakan bahwa Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang tidak diendors oleh bank/lembaga keuangan bukan bank lainnya (dapat dipersamakan dengan pinjaman biasa) diperkenankan adanya pembentukan cadangan piutang ragu-ragu.

Dari penelitian laporan keuangan Pemohon tahun 1994, perjanjian pembelian surat sanggup antara Pemohon dengan PT TX tanggal 11 Januari 1991 yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon pada sidang tanggal 17 September 1998, diperoleh petunjuk sebagai berikut :

bahwa untuk membiayai perkembangan usahanya PT TX meminjam sejumlah uang dari Pemohon sebesar Rp 3.000.000.000,00 untuk itu Pemohon memberikan pinjaman dengan membeli 3 (tiga) surat sanggup (aksep) masing-masing senilai Rp 1.000.000.000,00 yang akan diterbitkan oleh PT TX.

- bahwa perjanjian surat sanggup tersebut tidak diendors oleh bank/lembaga keuangan bukan bank lainnya, dan dijamin dengan :

* gadai 220.000 saham PT TX, yang berkedudukan di Jakarta

* pemberian jaminan dari presiden direktur PT TX

* corporate guarantee dari PT TX

- bahwa dari perjanjian pembelian surat sanggup tersebut, Pemohon telah membentuk cadangan piutang ragu-ragu dan membebankan pembentukan tersebut sebagai biaya cadangan/penyisihan surat berharga sebesar Rp1.950.000.000,00.

Dari penelitian perjanjian antara Pemohon dengan PT TX tersebut, Majelis berpendapat bahwa perjanjian tersebut sebenarnya merupakan perjanjian pemberian pinjaman kepada PT TX.

Memperhatikan penjelasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE.22/PJ.42/1990 bahwa surat berharga yang tidak diendors oleh bank/lembaga keuangan lainnya dapat dipersamakan dengan pinjaman biasa dan diperkenankan membentuk cadangan piutang ragu-ragu, serta pengertian kredit menurut Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 26/4/BPPP juncto No. 23/12/BPPP, Majelis berpendapat bahwa perjanjian antara Pemohon dengan PT TX yang dilengkapi dengan surat sanggup (note purchase agreement) tersebut termasuk dalam pengertian pemberian kredit dan karenanya dapat dibentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu.

Dari penelitian perhitungan pembentukan cadangan/penyisihan piutang ragu-ragu, diketahui bahwa untuk tahun 1994 besarnya saldo cadangan/penyisihan yang dapat dibentuk oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebesar Rp55.020.426.913,00, dan dari penelitian laporan keuangan Pemohon diketahui bahwa saldo cadangan penghapusan (akumulasi) adalah sebesar Rp23.974.692.021,00, sehingga dengan demikian beban cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang ‘sebenarnya’ dapat dibebankan/dibiayakan pada tahun 1994 adalah :

- saldo cadangan yang diperkenankan 31 Desember 1994 Rp 55.020.426.913,00

- saldo cadangan 31 Desember 1993                               Rp 23.974.692.021,00

- beban tahun 1994 yang diperkenankan                          Rp 31.045.734.892,00

namun dari laporan keuangan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon hanya melakukan pembentukan cadangan sebesar Rp 26.232.106.014,00, yang terinci sebagai berikut :

- dari surat berharga dengan NPA                                   Rp 1.950.000.000,00

- dari kredit yang diberikan                                             Rp 24.282.106.014,00

- cadangan yang dibentuk tahun 1994                             Rp 26.232.106.014,00

dan Pemohon membebankan biaya cadangan/penyisihan penghapusan sebesar Rp1.950.000.000,00 yaitu untuk penyisihan penghapusan surat-surat berharga.

Dari perhitungan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perhitungan besarnya pembentukan cadangan/penyisihan penghapusan dan biaya cadangan/ penyisihan yang dibebankan oleh Pemohon tidak melampaui jumlah maksimal yang diperkenankan, oleh karenanya koreksi positif Terbanding atas biaya cadangan/penyisihan penghapusan surat berharga tersebut tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi Positif Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian Dari Kredit Yang Bermasalah (Non Performing) Dengan Metode Akrual Pendapatan Bunga

Menurut Terbanding       :

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 menyatakan bahwa bunga merupakan penghasilan bagi Pemohon yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 menyatakan bahwa sistem pembukuan akrual basis adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya, dimana penghasilan ditetapkan pada waktu diperoleh dan biaya ditetapkan pada waktu terutang.

Berdasarkan penelitian atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1994 Pemohon, ternyata sistem pembukuan yang dipakai oleh Pemohon adalah sistem akrual basis, dengan demikian menurut Terbanding Penghasilan atas bunga kontijensi ditetapkan pada waktu diperoleh sehingga secara akrual basis merupakan penghasilan bagi Pemohon yang bersangkutan.

Terbanding menyampaikan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S.210/PJ.33/1995 tanggal 29 Desember 1995 yang ditujukan kepada Kantor Akuntan Publik KPMG Hanadi Sujendro & Rekan, yang pada angka 3.3 menyatakan bahwa sesuai dengan penyelenggaraan pembukuan secara akrual yang dilakukan dengan taat azas, maka bunga yang terutang atas kredit yang bermasalah harus diakui sebagai penghasilan bank dan apabila masih dibukukan pada rekening antara (interest in suspense), maka jumlah bunga tersebut harus dilakukan rekonsiliasi/disesuaikan menjadi penghasilan bunga pada tahun yang bersangkutan.

Menurut Pemohon         :

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31, terhadap bunga (yang belum diterima) atas kredit yang diberikan atau aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai non performing oleh bank, dilaporkan dalam laporan komitmen dan kontijensi sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian.

Pendapatan bunga dalam penyelesaian sebesar Rp 65.515.120.924,00 adalah perhitungan bunga yang belum diterima dari nasabah yang sebelum tahun 1993 mengalami kesulitan membayar bunga dan nasabah yang selama tahun 1994 tidak dapat membayar bunga termasuk nasabah yang telah beberapa kali maupun yang sedang melakukan penjadwalan kembali, restrukturisasi dan sebagainya, dengan demikian menurut Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, bunga dalam penyelesaian tersebut bukan merupakan objek pajak karena penghasilan tersebut belum nyata-nyata diterima dan diperoleh oleh Pemohon, sehingga:

- tidak menambah kemampuan ekonomis Pemohon,

- tidak dapat dipakai untuk konsumsi Pemohon,

- tidak menambah kekayaan Pemohon.

Pemohon yang hadir pada sidang tanggal 17 September 1998 menyampaikan daftar rincian bunga dalam penyelesaian per 31 Desember 1994 sebesar Rp65.515,00 (dalam jutaan rupiah).

Pendapat Majelis           :

Dari penelitian laporan keuangan mengenai komitmen dan kontijensi tahun 1994, diketahui bahwa Pemohon melaporkan tagihan kontijensi berupa pendapatan bunga dalam penyelesaian untuk tahun 1994 sebagai berikut:

- saldo 31 Desember 1994                                         Rp 155.446.021.129,00

- saldo 31 Desember 1993                                         Rp 89.930.900.205,00

- bunga dalam penyelesaian tahun 1994                      Rp 65.515.120.924,00

Pernyataan Nomor 31 Standar Akuntansi Indonesia menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan bunga dalam penyelesaian adalah perhitungan bunga dari aktiva produktif non performing yang belum dapat diakui sebagai pendapatan bunga dalam periode berjalan.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 menyatakan bahwa Wajib Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, wajib menyelenggarakan pembukuan di Indonesia sehingga dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dijelaskan bahwa karena pembukuan yang dipakai oleh Wajib Pajak menjadi titik tolak untuk menghitung penghasilan kena pajak, maka pembukuan harus berdasarkan suatu cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pembukuan dapat diselenggarakan dengan stelsel kas maupun stelsel akrual.

Pasal 13 ayat (2) Undang-undang tersebut mengatur bahwa pada setiap tahun pajak berakhir, Wajib Pajak menurut pembukuannya dengan membuat neraca dan perhitungan rugi laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) dengan tahun sebelumnya.

Dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dan penjelasannya tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalam menghitung pendapatan Pemohon dapat menggunakan stelsel kas atau stelsel akrual, asalkan penggunaannya secara lazim dan konsisten.

Yang dimaksud dengan lazim adalah pencatatan dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang ketentuan perpajakan tidak mengatur lain, sedangkan yang dimaksud dengan konsisten adalah metode yang dipergunakan dari tahun ke tahun harus sama (tidak boleh berubah-ubah).

Dari data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding, tidak diperoleh petunjuk bahwa terdapat peraturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan ataupun Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai metode pencatatan pendapatan bunga dalam penyelesaian/bunga dari kredit yang bermasalah (non performing), sedangkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S.210/PJ.33/1995 tanggal 29 Desember 1995 yang disampaikan oleh Pejabat yang mewakili Direktur Jenderal Pajak pada sidang tanggal 17 September 1998 tersebut tidak dapat diterapkan dalam sengketa banding ini karena :

- ketentuan di dalam Undang-undang Perpajakan yang berlaku tidak mengatur bahwa bunga yang terutang atas kredit yang bermasalah apabila masih dibukukan pada rekening antara (interest in suspense), maka jumlah bunga tersebut harus dilakukan rekonsiliasi/disesuaikan menjadi penghasilan bunga pada tahun yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan di dalam surat tersebut.

- di samping itu Undang-undang Perpajakan tidak memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur demikian.

Karena tidak terdapat peraturan perpajakan yang mengatur mengenai metode pencatatan pendapatan bunga dalam penyelesaian (non performing), Majelis berpendapat bahwa pencatatan pendapatan bunga tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang berlaku secara umum (lazim) dan konsisten dengan tahun sebelum.

Dalam Pernyataan Nomor 31 Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai Akuntansi Perbankan, diatur bahwa pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual basis, kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang non performing. Pendapatan dari aktiva yang non performing hanya boleh diakui apabila pendapatan tersebut benar-benar telah diterima. Pendapatan dari aktiva produktif non performing yang belum diterima tidak dapat diakui sebagai pendapatan dalam periode laporan dan harus dilaporkan dalam Laporan Komitmen dan Kontijensi.

Dalam Surat Bank Indonesia No. 28/60/UPPB/Adp tanggal 17 April 1995, yang merupakan jawaban atas pertanyaan Majelis Pertimbangan Pajak untuk kasus perkara banding Pengakuan Pendapatan Bunga pada Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993, yaitu setelah berlakunya SKAPI pada bank-bank, pengakuan pendapatan bank adalah sebagai berikut :

- Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang non performing.

- Pendapatan dari aktiva yang non performing hanya boleh diakui bila pendapatan tersebut benar-benar telah diterima.

Dari penelitian laporan keuangan Pemohon tahun 1994 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co. dengan pendapat wajar, Akuntan Publik menyatakan bahwa pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, dan berdasarkan audit Akuntan Publik, laporan keuangan Pemohon menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan serta komitmen dan kontijensi tanggal 31 Desember 1994 dan 1993.

Pada halaman 10 laporan keuangan Pemohon tersebut dinyatakan bahwa pendapatan dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode akrual. Bank tidak mengakui pendapatan bunga atas kredit yang diberikan atau aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai ‘non performing’. Pendapatan bunga atas aktiva non performing diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Pencatatan pendapatan bunga dalam penyelesaian yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 7 dan penjelasannya, karena telah dilaksanakan dengan lazim dan konsisten sesuai dengan prinsip/standar akuntansi Indonesia yang berlaku umum, oleh karenanya koreksi positif Direktur Jenderal Pajak terhadap pendapatan bunga dalam penyelesaian tersebut tidak dapat dipertahankan.

- Yang dimaksud dengan jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen.

- Yang dimaksud dengan jasa konsultan adalah pemberian advis profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut.

Berdasarkan penelitian atas general ledger, invoice dan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, diketahui bahwa atas invoice penjualan yang atas imbalan brutonya telah dipotong Pajak Penghasilan final oleh pelanggan Pemohon yang dikoreksi oleh Terbanding terbukti merupakan jasa kehumasan sebagaimana bukti potong atas jasa kehumasan yang tidak dilakukan koreksi oleh Terbanding dan telah Pemohon laporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badannya.

- Piutang Per 31 Desember 1994                     Rp  971.763.668.469,00
 
- Piutang Per 31 Desember 1994                     Rp   862.250.561.984,00
 
-  Jumlah                                                        Rp 1.834.014.230.453,00

piutang per 31 Desember 1994

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru