Pengenaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Ditulis oleh adminforum   
Friday, 13 March 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02105/PP/M.VII/14/2004

Jenis Pajak                     : Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Tahun Pajak                  : 2000
Pokok Sengketa              : Pengenaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Menurut Terbanding       :

Peredaran usaha dikoreksi dengan menggunakan estimasi penjualan, di mana penjualan Pemohon diestimasikan sebesar Rp.5.000.000,00 per hari.

Berdasarkan bukti yang ada tidak dapat menggambarkan usaha Pemohon yang sebenarnya, untuk menghitung besarnya penghasilan neto sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-02/PJ.7/1991 tentang norma penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak menyelenggarakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, usaha Pemohon mempunyai Klasifikasi Lapangan Usaha 6233 (perdagangan eceran tekstil) dengan penghitungan norma sebesar 12%.

Menurut Pemohon         :

Dalam laporan hasil pemeriksaan Terbanding menghitung omset dengan asumsi untuk menetapkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan tidak didasarkan pada kenyataan yang ada di dalam toko.

Pemohon bukan toko grosir/pedagang besar yang mengadakan penjualan dengan faktur pajak standar atau faktur pajak sederhana, tetapi hanya toko kain eceran biasa dengan omset yang kecil dan setiap transaksi dicatat dalam buku penjualan.

Pendapat Majelis           :

Dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan bukti-bukti peminjaman dokumen yang diminta Terbanding pada waktu pemeriksaan, dan berdasarkan bukti tanda terima dokumen dari Terbanding yang disampaikan dapat diketahui bahwa hampir seluruh buku/dokumen yang diminta telah dipenuhi Pemohon.

Oleh karena Pemohon telah menyelenggarakan pembukuan yang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, Majelis berpendapat bahwa apabila Terbanding masih meragukan data pembukuan yang disampaikan Pemohon tersebut, Terbanding seharusnya melakukan koreksi fiskal dengan melakukan penghitungan melalui data-data yang ada berupa faktur penjualan, pembelian atau data lain untuk menemukan bukti-bukti ketidakbenaran data pembukuan Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Terbanding yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menghitung besarnya Penghasilan Neto Pemohon tidak mempunyai dasar yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan.

 

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >