Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) UU No 6 Th 1983 diubah dengan UUNo 16 Th 2000
Ditulis oleh adminforum   
Tuesday, 10 March 2009

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 03411/PP/M.VI/99/2004

Jenis Pajak                     : Pajak Pertambahan Nilai
Masa/Tahun Pajak         : Januari s.d. Desember 2001
Pokok Sengketa               : Gugatan Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sebesar Rp470.401.990,00

Menurut Tergugat           :

Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001 Nomor : 01834/107/01/011/03 tanggal 28 Pebruari 2003 diterbitkan karena kegiatan usaha Penggugat merupakan kegiatan penyerahan jasa kena pajak namun Penggugat tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga dikenakan denda 2% x Dasar Pengenaan Pajak 2% x Rp23.520.099.510,00 = Rp470.401.990,00.

Berdasarkan keterangan Penggugat selama proses keberatan, kegiatan usaha sejak awal didirikan adalah penyewaan pipa kepada PT Cikarang Listrindo untuk menyalurkan gas dari Desa Tegal Gede ke Cikarang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Penjelasan Pasal 2 ayat (2) paragraph 5, Pasal 14 ayat (1) huruf d, Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dapat dijelaskan bahwa setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang terutang Pajak Pertambahan Nilai wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak harus menunggu imbauan dari Tergugat karena system perpajakan di Indonesia menganut system self assessment.

Dasar hukum Tergugat dalam memberikan himbauan kepada Penggugat untuk mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak dengan surat Nomor: S-744/WPJ.04/KP.0705/2002 tanggal 23 Oktober 2002 adalah sebagai berikut :

a. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 yang mengatur tentang jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (negatif list), sedangkan jasa penyaluran bahan bakar gas melalui pipa yang dilakukan oleh Penggugat tidak termasuk kriteria jasa angkutan umum di darat (yang kecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai), sehingga atas penyerahan jasa tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai,

b. Surat Edaran Tergugat Nomor : SE-51/PJ.51/1995 tanggal 16 Oktober 1995, penyerahan jasa yang dilakukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam kategori jasa pengangkutan darat sebab penyaluran gas dilakukan melalui pemasangan pipa (tidak melalui angkutan darat),

c. Pasal 4A ayat (3) huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 13 Peraturan Pemerintah 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 mengatur bahwa kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yaitu jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta, sehingga kegiatan usaha Penggugat adalah penyerahan jasa kena pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Penggugat        :

Pengenaan denda Pasal 14 ayat (4) juncto ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dengan alasan Penggugat tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebenarnya adalah bukan merupakan kesengajaan Penggugat akan tetapi semata-mata karena Penggugat tidak mengetahui bahwa Penggugat harus menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Hal tersebut terjadi karena Penggugat berpegang kepada Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Barat Satu) Nomor : S-895/ WPJ.05/KP.0105/1992 tanggal 8 Agustus 1992 tanpa adanya batas waktu yang ditentukan, maka Penggugat dapat memastikan bahwa kegiatan usaha Penggugat adalah benar bukan suatu jasa kena pajak.

Penggugat baru mengetahui harus segera mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak setelah menerima surat dari Tergugat (Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Satu) Nomor : 744/WPJ.04/ KP.0705/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang kewajiban untuk mendaftar diri menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Pendapat Majelis           :

Berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa, kegiatan usaha Penggugat sejak awal didirikan adalah penyewaan pipa kepada PT Cikarang Listrindo untuk menyalurkan gas dari Desa Tegal Gede ke Cikarang.

Jasa penyewaan barang/peralatan pertambangan minyak dan gas bumi tidak termasuk jasa yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian kegiatan jasa penyewaan pipa yang dilakukan oleh Penggugat merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 mengatur bahwa setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128, dengan demikian berdasarkan Pasal III Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 yang mengatur jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dimana jasa penyaluran gas melalui pipa tidak termasuk yang dikecualikan dari pengenaan pajak, perusahaan Penggugat semestinya harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan demikian menurut pendapat Majelis penerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001 Nomor : 01834/107/01/011/03 tanggal 28 Pebruari 2003 dengan alasan Penggugat tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dikenakan denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d juncto ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

 

Terakhir kali diperbaharui ( Tuesday, 10 March 2009 )
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >