Kurs Pajak
22 - 28 Oktober 2014
Rp
Negara
12.168,00
Amerika S.(USD)
10.664,66
Australia (AUD)
9.551,61
Brunei Darussalam (BND)
12,24
Burma (BUK)
10.795,88
Canada (CAD)
1.986,70
China (CNY)
2.086,00
Denmark (DKK)
15.533,40
EURO (EUR)
1.568,50
Hongkong (HKD)
197,62
India (INR)
19.519,51
Inggris (GBP)
114,0677
Jepang (JPY)
11,45
Korea (KRW)
42.087,86
Kuwait (KWD)
3.716,43
Malaysia (MYR)
1.857,91
Norwegia (NOK)
118,28
Pakistan (PKR)
271,16
Philipina (PHP)
3.243,61
Saudi A. (SAR)
9.652,07
Selandia B.(NZD)
9.550,41
Singapura (SGD)
93,10
Sri Lanka (LKR)
1.694,06
Swedia (SEK)
12.865,96
Swiss (CHF)
375,28
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Aturan Bebas Pajak untuk Hibah Sudah Terbit
Ditulis oleh Harian Kontan   
Monday, 09 February 2009

Individu atau lembaga yang sering menerima hibah, bantuan, atau sumbangan tidak perlu cemas lagi Menteri Keuangan sudah menerbitkan tiga peraturan sekaligus yang berkaitan dengan jenis-jenis sumbangan dan hibah yang bebas dari pajak penghasilan (PPh).

Pertama, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang-orang yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta, Hibah, Bantuan, atau Sumbangan vang Dikecualikan Sebagai Objek PPh.

Kedua. PMK No. 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan Dari Objek PPh. Ke-tiga. PMK Nomor 247/PMK.03/2008 tentang Bantuan atau Sumbangan yang Dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu yang Dikecualikan dari Objek PPh.

Ketiga produk turunan Undang-Undang Nomor 36 tahun2008 tentang PPh tersebut sudah mulai berlaku sejak awal bulan ini. Jadi, "Apa saja yang dikecualikan dari PPh sekarang jauh lebih jelas dan aturannya lengkap," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Djoko Slamet Surjoputro kepada KONTAN kemarin.

Dengan begitu, pihak-pihak yang menerima hibah, bantu-an atau sumbangan yang diatur dalam tiga PM K itu tidak perlu khawatir lagi bakal kena potongan PPh. "Pelaku usaha kecil, misalnya, kami harapkan bisa menjadi lebih produktif lagi, ujar Djoko.

Menurut praktisi pajak Agus Susanto Lihin. kehadiran tiga PMK yang lahir serentak pada 31 Januari lalu itu sudah me-mangkas area abu-abu alias grey a rea yang terdapat dalam PMK sebelumnya. "Beasiswa, contohnya Peraturan lama tidak menyebutkan beasiswa dari mana yang tidak mendapatkan fasilitas pengecualian bebas PPh. ungkap dia

Tapi, Agus menambahkan, masih ada satu pekerjaan rumah pemerintah yang masih belum selesai. Itu adalah penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Pengurang Kewajiban PPh. Sebab, Dalam UU Nomor 36/2008 menyebutkan, kegiatan sosial seperti memberikan sumbangan termasuk beasiswa juga bisa menjadi pengurang pajak penghasilan." kata Agus.

Sumber : Harian Kontan   
Tanggal: 09 Februari 2009

Terakhir kali diperbaharui ( Monday, 09 February 2009 )
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru