Kurs Pajak
23 Juli 2014 - 05 Agustus 2014
Rp
Negara
11.666,00
Amerika S.(USD)
10.934,03
Australia (AUD)
9.390,00
Brunei Darussalam (BND)
12,01
Burma (BUK)
10.854,18
Canada (CAD)
1.879,60
China (CNY)
2.117,40
Denmark (DKK)
15.788,38
EURO (EUR)
1.505,04
Hongkong (HKD)
193,83
India (INR)
19.960,32
Inggris (GBP)
115,0029
Jepang (JPY)
11,33
Korea (KRW)
41.289,45
Kuwait (KWD)
3.665,03
Malaysia (MYR)
1.882,04
Norwegia (NOK)
118,13
Pakistan (PKR)
267,87
Philipina (PHP)
3.110,33
Saudi A. (SAR)
10.156,19
Selandia B.(NZD)
9.387,89
Singapura (SGD)
89,58
Sri Lanka (LKR)
1.707,64
Swedia (SEK)
12.995,99
Swiss (CHF)
362,96
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Pajak Listrik Berlaku Mulai Tahun ini
Ditulis oleh Harian Kontan   
Friday, 22 February 2008

PPN listrik 1.300 Watt berlaku setelah perubahan anggaran 2008 sah

JAKARTA. Pemerintah tetap akan menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pelanggan listrik 1.300 Watt ke atas tahun ini. Meskipun, ini adalah pilihan terakhir untuk menghemat subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008.

Dengan dasar itu pula, pemerintah menolak anggapan sengaja mencari untung dari memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pelanggan listrik golongan 1.300 Watt ke atas. Alasannya, maksud utama penerapan PPN listrik adalah untuk menghajar masyarakat supaya berhemat listrik.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan, pemerintah sengaja berniat memajaki pelanggan 1.300 Watt karena golongan ini paling banyak menyedot listrik meski pelanggannya sedikit. Pengenaan PPN itu semacam charge bagi pelanggan agar berhemat. Dengan begitu, jika mereka boros, tagihan listrik langsung membengkak.

Sekadar catatan saat ini pelanggan setrum yang sudah terkena PPN adalah pelanggan besar yang menggunakan sambungan daya 6.600 Watt. Dengan alasan ini pula, pemerintah tak akan mengandalkan setoran PPN listrik sebagai sumber pendapatan bagi APBN. "Lebih untuk penghematan listrik, "tandas, Kamis (21/2).

Memang, pemerintah sudah menargetkan penerimaan PPN listrik golongan 1.300 Watt ke atas sebanyak Rp 1,5 triliun. Namun, Anggito berkilah bahwa rencana pengenaan tarif PPN tersebut belum final. "Ini baru opsi ya, tapi bukan berarti pemerintah batal menerapkan PPN listrik tahun ini, "katanya.

Sekadar berkilas balik, sebelum menerapkan pajak listrik golongan 1.300 Watt ke atas, pemerintah akan berupaya menghemat subsidi listrik dengan empat hal. Pertama, mengurangi fee Pertamina yang memasok minyak untuk PLN dari 9% menjadi 6%. "Sekarang Pertamina sedang tender 1 juta kiloliter BBM untuk melihat fee sebenarnya. Jadi nanti kita tahu berapa fee yang didapat dari pasar, "kata Anggito.

Kedua, PLN harus mengurangi susut jaringan sebesar 11,4%. Ketiga, PLN akan memberi keringanan bagi pelanggan yang mau berhemat setrum saat beban puncak. Sebaliknya, ada tarif tambahan bagi pelanggan yang boros pada beban puncak.

Hak Pemerintah

Terakhir atau keempat, PLN harus memastikan rasio penggunaan BBM untuk seluruh pembangkitnya, maksimum hanya sebesar 27%. Sisanya, bisa memakai batubara.

Sebagai pengusul, Anggito enggan memaparkan kapan kebijakan ini bakal diterapkan. Yang jelas kebijakan itu satu paket dengan usulan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2008.

Meski demikian, pemerintah tak perlu menunggu persetujuan DPR untuk mengenakan tarif PPN listrik golongan menengah. Menteri Keuangan bisa saja langsung menerbitkan peraturan menteri keuangan.

Namun agaknya pemerintah memilih menunggu pengesahan RAPBNP 2008 sebelum memungut pajak listrik. "Karena usulannya kan satu paket dengan APBNP 2008, "tambah Anggito.

Anggota Panitia Anggaran DPR Rama Pratama mengingatkan, pemerintah harus sangat berhati-hati dengan kebijakan ini. "Memang, ini hak pemerintah, tetapi jangan sampai berdampak berdampak pada rakyat banyak, "katanya.

Syamsul Ashar

Sumber : Harian Kontan
Tanggal: 22 Februari 2008

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru