Kadin Batam tolak pajak pelabuhan
Ditulis oleh Bisnis Indonesia   
Wednesday, 26 November 2008
BATAM: Kadin Kota Batam meminta pemerintah kota untuk membatalkan penerapan pajak kepelabuhanan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No.01/2008 tentang Kepelabuhan karena sangat memberatkan operator pelabuhan dan tumpang tindih dengan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam No. 19/KPT/KA/IV/2004.

"Kami melihat pajak tersebut sebagai pungutan ganda sehingga sangat memberatkan para pelaku usaha," ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri Batam Nada Faza Soraya, pekan ini.

Dia menegaskan pengenaan pajak itu tidak memenuhi asas kepastian hukum karena para operator pelabuhan hingga kini tetap diwajibkan membayar berbagai pungutan kepelabuhanan kepada Badan Otorita Batam, seperti ditetapkan dalam SK Ketua Otorita Batam No.19/KPT/ KA/IV/2004.

Berdasarkan ketentuan SK itu, operator pelabuhan wajib membayar 100% untuk jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga, jasa tunda, jasa pandu, dan sebagainya kepada Otorita Batam.

SK itu juga mewajibkan operator pelabuhan untuk membayar tarif jasa pelayanan air bersih sebesar US$1,99 plus fee Rp2.000 per ton.

Nada menjelaskan keberatan operator pelabuhan terhadap Perda No. 01/2008 tentang Kepelabuhan tersebut, antara lain pengenaan pajak penumpang pada Pasal 39 (pada pelabuhan laut umum 25% dan pelabuhan khusus 30%).

Untuk itu, lanjutnya, Kadin Batam telah menyurati pemerintah pusat agar meninjau kembali perda tersebut.

Beban pajak operator pelabuhan di Batam
SK Ketua Otorita Batam No.19/KPT/KA/IV/2004
1 Operator pelabuhan wajib membayar 100% untuk jasa labuh, jasa tambat, jasa  dermaga, jasa tunda, jasa pandu dan sebagainya kepada Otorita Batam.
2 Operator pelabuhan wajib membayar tarif jasa pelayanan air bersih sebesar US$1,99 plus fee Rp2.000 per metrik ton.
3 Besaran tarif untuk penumpang pada pelabuhan laut umum dan pelabuhan khusus ditentukan berdasarkan kesepakatan antara operator pelabuhan dan Otorita Batam.
Perda No. 01/2008 tentang Kepelabuhan
1 Tarif pajak untuk penumpang pada pelabuhan laut umum 25% dan pelabuhan khusus 30%.
2 Operator pelabuhan dikenakan tarif pajak untuk jasa pelayanan air bersih 20% dari selisih harga jual.
3 Penerapan pajak 20% untuk jasa kepelabuhanan, seperti jasa labuh, jasa pemanduan, jasa penundaan, jasa tambat, jasa labuh jangkar, jasa kapal angkutan laut perintis, jasa kepelabuhanan kapal dok, dan sebagainya.
        
Sumber: Kadin kota Batam

"Kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan kelonggaran kepada para operator pelabuhan untuk membayar pajak kepelabuhanan berdasarkan ketentuan lama atau berdasarkan SK Ketua Otorita Batam No.19/ 2004," tegasnya.

Sudah dikaji


Ketua Komisi II DPRD Kota Batam Bastoni Solichin mengatakan pemkot dan DPRD telah melakukan kajian mendalam sebelum mengesahkan perda kepelabuhanan tersebut.

"Selama ini pemasukan daerah dari pelabuhan dan bandara hanya bersifat donasi bukan pajak," ujar Bastoni.

Dengan demikian, operator pelabuhan dan bandara selama tidak berkewajiban untuk menyetorkan pungutan ke kas Pemkot Batam karena hanya berstatus donasi.

Dengan keluarnya aturan itu, lanjutnya, mulai September 2008 pungutan dari sektor kepelabuhanan dan bandara menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola. Hingga kini tunggakan donasi mencapai Rp19 miliar.

"Dengan perubahan statusnya menjadi pungutan pajak, maka pada 2009 pendapatan daerah dari sektor kepelabuhanan dapat ditingkatkan hingga 164 miliar."

Kabag Humas Otorita Batam Dwi Joko Wiwoho menyatakan perda No.01/2008 tidak mengakibatkan gugurnya SK No.19/2004. SK itu masih berlaku dan tidak terkait secara herarki dengan Perda No. 01/2008.

Dengan demikian, pungutan kepelabuhanan yang diatur dalam SK itu tetap diberlakukan oleh Otorita Batam. Pungutan itu dinilai bukan pajak melainkan sebagai tarif jasa.

Pada 2009, Dinas Pendapatan Daerah Batam memproyeksikan pendapatan asli daerah Kota Batam dari kepelabuhanan meningkat sekitar Rp32 miliar dibandingkan dengan capaian pada 2008, atau mencapai Rp164 miliar. Adapun, PAD pada tahun ini ditargetkan Rp136 miliar.

Sebagian besar kenaikan itu berasal dari pajak kepelabuhanan dan reklamasi pantai sebesar Rp13 miliar dan pendapatan dari sektor pertanahan, seperti retribusi IMB. (k40) ( Alamat e-mail ini telah diblok oleh spam bots, Anda membutuhkan Javascript untuk melihatnya )

Sumber : Bisnis Indonesia
Tanggal: 26 November 2008
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >