Pemkab Tangerang Akan Pungut Pajak Tiket Pesawat
Ditulis oleh Investor Daily Indonesia   
Friday, 17 October 2008
TANGERANG, Investor Daily: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang akan berupaya meminta dana sumbangan (donasi) sebagai retribusi pajak penumpang pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

"Aturan dana sumbangan tersebut akan dibuatkan dalam bentuk peraturan daerah (perda, red)," kata Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Endang Sudjana, Rabu (15/10).

Sudjana mengatakan, Pemkab dan DPRD Kabupaten Tangerang akan membahas rancangan Perda Perhubungan berkaitan dengan penarikan pajak pembelian tiket penumpang pesawat berupa dana donasi.

Dia menuturkan, penarikan dana donasi penumpang pesawat akan diambil sebesar 10% dari harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik maupun luar negeri yang dibeli calon penumpang transportasi udara terbesar itu.

“Target penarikan dana sumbangan akan dijadikan salah satu sumber utama bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tangerang karena memiliki potensi yang besar,” kata dia seperti dilansir Antara, kemarin.

Rencananya, pemungutan dana donasi penumpang pesawat akan digabungkan dengan pajak rutin bandara yang dibayarkan pengelola PT Angkasa Pura II Cabang Utama Bandara Soetta.

Sudjana menjelaskan, DPRD Kabupaten Tangerang sudah memiliki gagasan penarikan pajak penumpang pesawat di bandara terbesar di Indonesia tersebut sejak satu tahun lalu, namun pembahasannya baru terjadi pada Oktober 2008.

Guna membandingkan tata cara dan pengelolaan pajak penumpang pesawat, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Tangerang sudah melakukan studi banding ke sejumlah daerah lain di Pulau Jawa yang sudah digalakkan sejak beberapa tahun sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Humas PT Angkasa Pura II Cabang Utama Bandara Soetta, Trisno Heryadi mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi tentang rencana Pemkab Tangerang yang akan menyusun Perda Perhubungan berkaitan dengan penarikan dana donasi penumpang pesawat tersebut.

Namun demikian, apabila Pemkab Tangerang akan memberlakukan perda tersebut, maka kemungkinan besar akan ada koordinasi antara pemerintah setempat dengan PT Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara. (jn)

Sumber : Investor Dily Indonesia
Tanggal: 17 Oktober 2008
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >