Kurs Pajak
13 - 19 Agustus 2014
Rp
Negara
11.742,00
Amerika S.(USD)
10.916,64
Australia (AUD)
9.393,88
Brunei Darussalam (BND)
12,09
Burma (BUK)
10.722,92
Canada (CAD)
1.905,79
China (CNY)
2.108,33
Denmark (DKK)
15.718,01
EURO (EUR)
1.514,88
Hongkong (HKD)
191,98
India (INR)
19.754,77
Inggris (GBP)
115,7561
Jepang (JPY)
11,36
Korea (KRW)
41.423,52
Kuwait (KWD)
3.669,04
Malaysia (MYR)
1.878,12
Norwegia (NOK)
118,77
Pakistan (PKR)
267,53
Philipina (PHP)
3.130,74
Saudi A. (SAR)
9.946,31
Selandia B.(NZD)
9.392,68
Singapura (SGD)
90,18
Sri Lanka (LKR)
1.718,82
Swedia (SEK)
13.081,11
Swiss (CHF)
364,93
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Pajak Reklame Tangerang Lampaui Target
Ditulis oleh SINAR HARAPAN   
Monday, 22 September 2008
Tangerang - Meski proses pemungutan baru berlangsung selama delapan bulan, pajak reklame yang terhimpun masuk ke kas daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melampaui target satu tahun. Salah satu penyumbang terbesar pajak reklame adalah melalui papan iklan (billboard).

Terhitung sejak Januari hingga Agustus 2008, pajak reklame yang sudah mengisi pundi-pundi kas daerah Pemkot Tangerang sebesar Rp 9,5 miliar. Padahal, target pajak reklame untuk tahun 2008, hanya sebesar Rp 8,35 miliar.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BKKD) Kota Tangerang, H Tabiih Hadi di Tangerang, Jumat (19/9) sore.

“Pasca terlampauinya target pajak reklame tahun 2008, Pemkot Tangerang kembali meningkatkan target pajak reklame tahun 2009 sebesar Rp 11,25 miliar,” ujarnya.

Guna terus mendongkrak PAD dari sektor reklame, lanjut Tabiih, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenteraman dan Ketertiban (Tramtib) Kota Tangerang guna melakukan penertiban terhadap reklame-reklame liar maupun habis masa berlakunya.

“Salah satu faktor yang menyebabkan kebocoran pada pajak reklame adalah masih maraknya keberadaan reklame liar di wilayah Kota Tangerang. Lewat penertiban rutin tersebut, kami berupaya menggiring wajib pajak reklame untuk memenuhi kewajibannya lewat aturan yang telah ditetapkan,” tambahnya.

  Parluhutan gultom

Sumber : SINAR HARAPAN
Tanggal: 20 September 2008
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru