BPKP Audit Pajak Kontraktor
Ditulis oleh Koran SINDO   
Wednesday, 10 September 2008
JAKARTA(SINDO) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan memeriksa perusahaan jasa konstruksi dan real estate.

Audit tersebut merupakan permintaan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution untuk mencari kekurangan pembayaran pajak pada kedua sektor tersebut. Darmin mengatakan, pemeriksaan tersebut terkait pula dengan optimalisasi penerimaan negara yang lazim dilakukan BPKP setiap tahun.

Namun khusus pada tahun ini,pihaknya meminta difokuskan pada perusahaan di dua sektor usaha tersebut. ”Kita minta pemeriksaan BPKP tidak tersebar di seluruh sektor, tetapi di sektor yang kena pajak penghasilan (PPh) final,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Selain telah dikenakan tarif PPh final,kedua sektor tersebut termasuk yang mengalami pertumbuhan usaha terbesar (booming) yang setidaknya terjadi sampai awal tahun lalu, setelah sektor kelapa sawit dan batu bara. Pertumbuhan omzet usaha jasa konstruksi dan real estate diyakini mencapai 9–10% per tahun.

”Jumlah perusahaan jasa konstruksi sampai ribuan,”kata Darmin. Menurut dia, pemeriksaan dilakukan atas perusa-haan yang diketahui membayar pajak di bawah standar pajak atau benchmark Ditjen Pajak. Audit atas perusahaan tersebut dilakukan atas pembayaran pajak terhitung tiga tahun sebelum 2007.

Pengenaan PPh final atas jasa konstruksi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No 51/2008.Peraturan yang diterbitkan 20 Juli 2008 mengenakan PPh final tanpa membedakan jenis kontraktor yang melakukan jasa konstruksi dan berlaku surut sejak 1 Januari 2008.

”Tarif3% dihitungdari omzet bagi jasa konstruksi dan pemeriksaan dilaksanakan tahun ini,”katanya. Darminmenuturkan,upaya ini merupakan kelanjutan intensifikasi penerimaan pajak pada sektor kelapa sawit dan batu bara yang sudah dilakukan sejak tahun lalu. Kini 17 perusahaan kelapa sawit yang diketahui kurang membayar pajak sudah melunasi kekurangannya dengan mencicil.

”Dari 17 itu,dua di antaranya kita proses lebih lanjut karena terindikasi tindak pidana pajak.Kita akan memulai pemeriksaan bukti permulaan,” ujarnya. Ketua Tetap Bidang Moneter dan Fiskal Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bambang Soesatyo menilai tepat upaya audit pembayaran pajak sektor jasa konstruksi dan real estate.

Pada sektor itu, banyak dijumpai modus penghindaran pajak, terutama untuk menutupi biaya eskalasi proyek yang naik. ”Misalnya menulis pembelian harga tanah lebih rendah, sehingga bayar pajak rendah.Tetapi ini bisa terjadi juga karena difasilitasi orang pajak,”katanya.

Realisasi Penerimaan

Di sisi lain, Darmin mengatakan bahwa realisasi penerimaan neto Ditjen Pajak tanpa PPh Migas periode Januari–Agustus 2008 mencapai Rp318,74 triliun. Jumlah ini tumbuh 45,99% dibandingkan realisasi penerimaan periode yang sama tahun 2007.

”Bila termasuk PPh mencapai Rp367,63 triliun, atau tumbuh 49,57% dibandingkan realisasi penerimaan periode yang sama tahun 2007 sebesar Rp245,8 triliun,” tutur Darmin. Menurut dia, realisasi penerimaan tersebut mencapai 66,28% dari target APBN-P 2008,bila termasuk PPh Migas. Adapun tanpa PPh Migas mencapai 68,78%. ”Kita percaya pertumbuhan penerimaan ini adalah karena perbaikan di Ditjen Pajak yang ikut mendorong kepatuhan wajib pajak terus meningkat,” katanya.

muhammad ma’ruf

Sumber : Koran SINDO
Tanggal: 09 September 2008
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >