Perpajakan Program BOS
Ditulis oleh Harian Seputar Indonesia   
Saturday, 16 August 2008
BEBERAPA waktu lalu, pemerintah melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM) di bidang pendidikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan, terutama dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. BOS diberikan kepada SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPIB, pondok pesantren salafiyah penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun,dan sekolah agama non-Islam penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas kewajiban perpajakan yang terkait penggunaan BOS untuk pengeluaran ATK. Dalam kesempatan ini,akan dilanjutkan kewajiban perpajakan untuk pengeluaran-pengeluaran dana BOS lainnya. I. Kewajiban pajak untuk pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan adalah sebagai berikut:

A.Bagi bendaharawan/ pengelola dana BOS pada sekolah negeri kewajiban perpajakannya adalah: 1) Memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai pembelian, tidak termasuk PPN dan menyetorkannya ke kas negara.

Dalam hal nilai pembelian tersebut tidak melebihi jumlah Rp1 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah,maka atas pengadaan atau pem- belian barang tersebut tidak dipotong/dipungut PPh Pasal 22. 2)Atas pembelian bukubuku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama,PPN terutang dibebaskan. 3)Mengawasi agar pemenuhan kewajiban bea meterai berkaitan dengan dokumen-dokumen, seperti kontrak, invoice, atau bukti pengeluaran uang (kuitansi) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. B.

Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/ pengelola dana BOS pada sekolah bukan negeri atau pesantren salafiyahadalah: 1) Tidakmempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. 2) Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan bukubuku pelajaran agama,PPN terutang dibebaskan. 3) Mengawasi agar pemenuhan kewajiban bea meterai berkaitan dengan dokumen- dokumen seperti kontrak, invoice, atau bukti pengeluaran uang (kuitansi) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

II.Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS,baik pada sekolah negeri, sekolah swasta, maupun pesantren salafiyah, untuk membayar imbalan jasa perawatan atau pemeliharaan sekolah yang dibayarkan kepada badan usaha bukan orang pribadi yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan atau perawatan sekolah adalah sebagai berikut:

A.Semua bendaharawan/ penanggung jawab dana BOS di masing-masing unit penerima dana BOS yang membayar imbalan jasa perawatan atau pemeliharaan sekolah yang dibayarkan kepada badan usaha bukan orang pribadi yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan atau perawatan sekolah harus memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% x 40% atau 6% dari jumlah imbalan bruto tidak termasuk PPN. B.

Bendaharawan/penanggung jawab BOS di sekolah negeri mempunyai kewajiban untuk membayar PPN sebesar 10% dari jumlah imbalan bruto dengan cara memu n g u t dan menyetorkannya ke kas negara. Sedangkan, bendaharawa n / p e - nanggung jawab BOS di sekolah swasta atau pesantren salafiyah membayar PPN yang dipungut oleh pihak p e m b e r i jasa.

III.Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS, baik pada sekolah negeri,sekolah swasta maupun pesantren salafiyah, untuk membayar honorarium guru adalah sebagai berikut: Semua bendaharawan/ penanggung jawab dana BOS di masing-masing unit penerima dana BOS yang membayar honor kepada guru harus memotong PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut: 1)

Atas pembayaran honor kepada guru non-PNS, atau pembayaran honor kepada komite sekolah jika ada, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5% dan jumlah bruto honor. 2) Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongan IIIA ke atas harus dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final sebesar 15% dari jumlah honor. 3) Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongan IID ke bawah tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. IV.

Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk memberikan bantuan transportasi bagi siswa miskin adalah sebagai berikut: Pada dasarnya pemberian bantuan transportasi bagi siswa miskin yang bersumber dari dana BOS merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada siswa miskin sebagai bentuk kompensasi pengurangan subsidi BBM.

Oleh karena itu, pemberian bantuan tersebut memenuhi kriteria pemberian bantuan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a angka 1 UU PPh sehingga pemberian bantuan tersebut di atas tidak dilakukan pemotongan pajak. Demikian kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana BOS.(*)

Purwo Yuwono
Konsultan Senior Maxidea Consultant

Sumber : Harian Seputar Indonesia
Tanggal: 15 August 2008
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >