Kurs Pajak
29 Oktober 2014 - 04 November 2014
Rp
Negara
12.038,00
Amerika S.(USD)
10.576,54
Australia (AUD)
9.448,36
Brunei Darussalam (BND)
12,09
Burma (BUK)
10.722,02
Canada (CAD)
1.967,32
China (CNY)
2.049,74
Denmark (DKK)
15.261,50
EURO (EUR)
1.551,78
Hongkong (HKD)
196,37
India (INR)
19.353,49
Inggris (GBP)
111,7762
Jepang (JPY)
11,42
Korea (KRW)
41.619,86
Kuwait (KWD)
3.682,29
Malaysia (MYR)
1.827,94
Norwegia (NOK)
116,96
Pakistan (PKR)
268,78
Philipina (PHP)
3.208,01
Saudi A. (SAR)
9.497,03
Selandia B.(NZD)
9.446,43
Singapura (SGD)
92,08
Sri Lanka (LKR)
1.660,50
Swedia (SEK)
12.649,64
Swiss (CHF)
372,01
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
PPN Belum Beres, Pengembang Ogah Jual Rumah Subsidi
Ditulis oleh DetikFinance   
Thursday, 06 February 2014

Jakarta -Pengembang perumahan rumah subsidi tidak mau menjual rumahnya kepada konsumen. Alasannya, revisi penetapan harga rumah subsidi terbaru belum dilengkapi dengan ketentuan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sudah mengajukan permohonan pembebasan PPN 10% bagi pembelian rumah bersubsidi ke Kemenkeu.

"Pengembang jadi nahan, nggak mau jual rumah," kata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz saat ditemui di sela acara Pembahasan Usulan Pengembangan Kawasan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (5/2/2014).

Djan meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri untuk menandatangani peraturan menteri (Permen) soal pembebasan PPN untuk rumah subsidi. Secara prinsip, Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak sudah menyetujui besaran harga rumah baru yang ditetapkan.

"Saya ngudag (mengejar) ini, tadi pagi saya kirim SMS tapi belum dijawab," lanjut Djan.

Seharusnya, penetapan harga rumah baru sudah bisa diimplementasikan di lapangan pada bulan Januari 2014. Menteri Keuangan Chatib Basri belum juga menandatangani permohonan tersebut.

"Sibuk mungkin banyak urusan, seharusnya tinggal teken saja. Harganya juga sudah sepakat," jelas Djan

Seperti diketahui, harga rumah subsidi terbaru akan ditetapkan naik berdasarkan pwilayah. Untuk wilayah I antara lain di Jawa, Sumatera dan Sulawesi kecuali Jabodetabek harganya Rp 88 juta menjadi Rp 105 juta.

Wilayah II antara lain di Kalimantan, Maluku, NTB dan NTT harga rumah yang sebelumnya Rp 95 juta naik menjadi 115 juta, dan harga rumah di Papua naik dari Rp 145 juta menjadi Rp 165 juta.

Pada era Menteri Keuangan Agus Martowardojo, pada 2012 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.011/2012 membebaskan pajak untuk rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya.

Dalam PMK yang ditetapkan tanggal 3 Agustus 2012 disebutkan Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah rumah yang perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang memenuhi ketentuan:

A. Luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi)

B. Harga jual tidak melebihi:

Rp 88.000.000 yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, tidak termasuk Batam, Bintan, Karimun, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Rp 95.000.000 yang meliputi wilayah Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Rp 145.000.000 yang meliputi wilayah Papua, dan Papua Barat.

Nilai PPN dihitung 10% dari nilai transaksi jual-beli yang terjadi, yang dikenakan kepada pembeli rumah/properti.

Sumber : DetikFinance
Tanggal: 05 Februari 2014

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru