Kurs Pajak
20 - 26 Agustus 2014
Rp
Negara
11.684,00
Amerika S.(USD)
10.874,07
Australia (AUD)
9.367,58
Brunei Darussalam (BND)
12,04
Burma (BUK)
10.713,57
Canada (CAD)
1.899,18
China (CNY)
2.096,57
Denmark (DKK)
15.631,09
EURO (EUR)
1.507,46
Hongkong (HKD)
191,45
India (INR)
19.536,35
Inggris (GBP)
114,1417
Jepang (JPY)
11,43
Korea (KRW)
41.189,43
Kuwait (KWD)
3.679,88
Malaysia (MYR)
1.898,50
Norwegia (NOK)
117,35
Pakistan (PKR)
266,93
Philipina (PHP)
3.115,34
Saudi A. (SAR)
9.898,92
Selandia B.(NZD)
9.366,08
Singapura (SGD)
89,74
Sri Lanka (LKR)
1.703,71
Swedia (SEK)
12.903,08
Swiss (CHF)
365,97
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Tak Lagi Disebut Mewah, Barang-barang Ini Tak Kena Pajak
Ditulis oleh DetikFinance   
Wednesday, 28 August 2013

Jakarta - Pemerintah mengubah klasifikasi barang yang terkena pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Dengan begitu beberapa produk yang sebelumnya tergolong barang mewah sudah tidak dikenakan PPnBM lagi.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan barang mewah diukur berdasarkan harga dan produksi bisa dilakukan di dalam negeri. Menurutnya barang-barang yang sudah bisa diproduksi dalam negeri tidak layak disebut barang mewah.

"Ukurannya tidak bisa dianggap mewah dan bisa diproduksi di dalam negeri," ungkapnya saat konfrensi pers di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (28/8/2013)

Barang yang sudah tidak dikategorikan barang mewah diantaranya adalah :

* Peralatan rumah tangga dengan batasan harga di bawah Rp 5 juta atau Rp 10 juta
* Pesawat penerima siaran televisi dengan batasan harga dan ukuran dibawah Rp 10 juta dan 40 inchi
* Lemari pendingin dengan batasan harga di bawah Rp 10 juta
* Mesin pengatur suhu udara dengan batasan harga di bawah Rp 8 juta
* Pemanas air dan mesin cuci dengan batasan harga di bawah Rp 5 juta
* Proyektor dan produk saniter dengan batasan harga di bawah Rp 10 juta

Pemerintah tengah melakukan verifikasi ulang barang yang terkena PPnBM sebagai insentif untuk meredam gejolak ekonomi. Selain verifikasi barang mewah, pemerintah merelaksasi aturan kawasan berikat. Industri akan diberikan insentif dengan hasil produksi boleh masuk kedalam pasar dalam negeri sebesar 50%.

(mkl/dru)

Sumber : DetikFinance
Tanggal: 28 Agustus 2013

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru