Kurs Pajak
22 - 28 Oktober 2014
Rp
Negara
12.168,00
Amerika S.(USD)
10.664,66
Australia (AUD)
9.551,61
Brunei Darussalam (BND)
12,24
Burma (BUK)
10.795,88
Canada (CAD)
1.986,70
China (CNY)
2.086,00
Denmark (DKK)
15.533,40
EURO (EUR)
1.568,50
Hongkong (HKD)
197,62
India (INR)
19.519,51
Inggris (GBP)
114,0677
Jepang (JPY)
11,45
Korea (KRW)
42.087,86
Kuwait (KWD)
3.716,43
Malaysia (MYR)
1.857,91
Norwegia (NOK)
118,28
Pakistan (PKR)
271,16
Philipina (PHP)
3.243,61
Saudi A. (SAR)
9.652,07
Selandia B.(NZD)
9.550,41
Singapura (SGD)
93,10
Sri Lanka (LKR)
1.694,06
Swedia (SEK)
12.865,96
Swiss (CHF)
375,28
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Dirjen Pajak Izinkan KPK Periksa Perusahaan Tambang
Ditulis oleh Okezone.com   
Thursday, 04 July 2013

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan perusahaan tambang yang tidak bayar pajak dan royalti yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Kemenkeu perlu instansi lain untuk memungut data sektor pertambangan.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, Ketua KPK Abraham Samad pernah mengatakan akan memeriksa perusahaan tambang yang diduga tidak membayar pajak dan royalti sesuai kewajiban.

"Saya pernah diundang KPK dan instansi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian ESDM, dan instansi SKK Migas bahas sektor pertambangan. Jadi yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad itu dalam konteks itu (pemeriksaan)," kata dia di kantor DJP, Jakarta, kamis (3/7/2013).

Fuad mengatakan, KPK sudah memprioritaskan sektor tambang sebagai sektor yang harus diawasi, karena di sana banyak stakeholder. Menurutnya, pengawasan dilakukan bukan hanya di DJP, tapi juga perusahaan tambang, pemda, dan instansi lain.

Pasalnya, penegak hukum interaksinya memang belum optimal di sektor penerimaan pajaknya di usaha tambang. "Dan ini pihak-pihak terkait banyak sekalian, KPK bantu Kemenkeu agar penerimaan pajak di sektor tambang tinggi," ujar Fuad.

Dia melanjutkan, saat ini DJP tengah meminta data di sektor pertambangan untuk bekerja sama dengan pemda, ESDM, surveyor independen digunakan untuk memperoleh data. Karena selama ini sulit sekali mendapatkan data.

"Misalnya data produksi, data ekspor, data penjualan, dan tambang-tambang itu kan diangkut oleh tongkat-tongkat lewat pelabuhan kecil dan sungai-sungai, dan DJP enggak punya kemampuan untuk monitor itu. Jadi butuh bantuan berbagai pihak, Pelindo, Syahbandar, dan otoritas daerah yang mengawasi pertambangan, banyak sekali instansinya," ujar Fuad

Sumber : Okezone.com
Tanggal: 4 Juli 2013

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru