Ini Dia 8 Negara Bebas Pajak Penghasilan
Ditulis oleh DetikFinance   
Monday, 16 July 2012

Jakarta - Mengutip perkataan Benjamin Franklin: “Satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah kematian dan pajak.” Pajak penghasilan pribadi memang jadi sumber pemasukan utama bagi pemerintah di seluruh dunia. Bahkan debat mengenai pajak selalu jadi isu panas setiap pemilihan presiden AS.

Namun ternyata ada beberapa negara yang sama sekali tidak mengenakan pajak penghasilan bagi warganya. Beberapa memang ada yang sudah terkenal sebagai suaka pajak, sementara yang lain menggunakan sumber daya alam untuk membiayai belanja negara.

Berikut ini ada 8 negara yang tidak punya pajak penghasilan berdasarkan survey 2011 KPMG terhadap 96 negara, seperti dilansir dari CNBC (16/7/2012):

1. Uni Emirat Arab
Uni Emirat Arab (UEA) termasuk negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia yakni US$ 48.200 (Rp 457,9 juta). UEA tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi maupun pajak capital gain.

Untuk pemasukan negara, eksportir minyak mentah terbesar ketiga di dunia ini bergantung dari para perusahaan minyak yang dikenakan pajak hingga 55%. Sementara bank-bank asing membayar 20% pajak.

Menurut statistik pemerintah, pajak minyak menyumbang 80% pemasukan pemerintah pada 2010. Sementara sumbangan pemasukan dari pajak lain-lain dan bea cukai kurang dari 12%. Yang termasuk pajak tidak langsung meliputi: biaya perumahan, jalan tol dan pajak daerah. UEA mengenakan pajak 50% untuk minuman beralkohol. Jika seseorang punya izin dan beli untuk minum di rumah, dia dikenakan tambahan pajak 30% lagi.

Pekerja ekspatriat tidak membayar biaya keamanan sosial, tapi warga negara UEA harus membayar kontribusi bulanan sebesar 5% dari penghasilan mereka untuk biaya keamanan sosial. Bos yang mempekerjakan warga negara UEA juga harus membayar kontribusi bulanan 12,5% dari gaji pokok karyawan untuk biaya keamanan sosial dan dana pensiun.

2. Qatar
Qatar yang kaya akan gas bumi ini menjadi negara terkaya di dunia tahun ini. Wajar saja karena menurut Forbes, GDP per kapitanya lebih dari US$ 88.000 (Rp 836 juta).

Bergantung pada sumber gas alaminya yang merupakan terbesar ketiga di dunia untuk segi pemasukan, Qatar berinvestasi besar-besaran di infrastruktur untuk melancarkan dan mengekspor komoditas tersebut.

Qatar tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, dividen, royalti, laba, capital gain dan properti. Namun warga negara Qatar harus membayar 5% dari penghasilan mereka untuk biaya keamanan sosial, sementara perusahaan berkontribusi 10% untuk pendanaan tersebut.

Awal tahun ini, muncul berbagai laporan mengenai pemerintah yang sedang mempertimbangkan pengenaan pajak pertambahan nilai. Hal ini sebagai upaya memperluas basis pemasukan negara dan mengurangi defisit non-hidrokarbon Qatar yang setara dengan 17% PDB tahun lalu. Pajak tidak langsung lainnya meliputi pengenaan biaya 5% untuk barang-barang impor.

3. Oman
Seperti negara-negara Timur Tengah lainnya, Oman meraup penghasilan utamanya dari minyak mentah. Pendapatan Oman dari minyak bumi pada April meningkat 35% menjadi US$ 8,49 miliar (Rp 80,66 triliun) dibandingkan setahun lalu dan menyumbang 71% pemasukan negara.

Meski tidak ada pajak penghasilan pribadi atau pajak capital gain di Oman, warga negaranya harus berkontribusi 6,5% dari gaji bulanan untuk biaya keamanan sosial. Biaya materai 3% juga dibebankan untuk setiap pembelian properti.

Meskipun kekayaan minyaknya melimpah ruah, akhir-akhir ini di Oman ramai demonstrasi warga yang menginginkan pekerjaan dan tambahan keuntungan bagi karyawan. Beberapa demonstrasi tentang permasalahan gaji dan pensiun di pabrik minyak bumi telah membuat beberapa aktivis dipenjara dalam aksi buruh terbesar di Oman tahun ini.

Terakhir kali ada demo sebesar itu adalah tahun lalu ketika para demonstran menentang korupsi dan pengangguran yang dipicu oleh gerakan Arab Spring. Di Oman timbul kebencian karena ada 800.000 lowongan kerja untuk para ekspatriat sementara menurut IMF, tingkat pengangguran warga negara Oman di 2010 mencapai 24,4% dan terus meningkat.

4. Kuwait
Sebagai eksportir minyak terbesar keenam di dunia, pendapatan Kuwait dari minyak bumi  untuk periode April – November 2011 mencapai US$ 63,5 miliar (Rp 603,25 triliun). Jumlah itu mewakili 95% pemasukan total pemerintah pada periode tersebut.

Meski tidak ada pajak penghasilan, warga negara Kuwait harus berkontribusi 7,5% dari gaji mereka untuk biaya keamanan sosial sementara perusahaan membayar 11%. Meski termasuk negara dengan GDP paling sejahtera di dunia, demonstrasi pekerja sektor publik yang tidak puas dengan gajinya merajalela.

Akhirnya, pemerintah memutuskan kenaikan gaji 25%. Namun pada Mei lalu IMF memperingatkan Kuwait bahwa pengeluaran seperti itu bisa mempengaruhi kestabilan keuangan publik. Hanya 7% warga negara Kuwait yang bekerja di sektor swasta dan meningkatnya biaya pensiun membebani anggaran belanja negara.

Kuwait sudah tak asing lagi dengan kericuhan politik. Dalam enam tahun, Kuwait sudah dipimpin oleh empat parlemen berbeda. Banyak skandal korupsi yang melibatkan tokoh besar di dunia politik. Sementara buruknya hubungan parlemen dengan pemerintah mengacaukan sistem pembuat kebijakan. IMF sudah merekomendasikan supaya Kuwait menerapkan pajak pertambahan nilai dan sistem pajak penghasilan komprehensif.

5. Cayman Islands
Terkenal sebagai pusat keuangan lepas pantai besar, Cayman Islands merupakan tempat favorit orang-orang kaya karena di sini tidak ada pajak penghasilan pribadi dan capital gain. Di Cayman Islands juga tidak ada kewajiban kontribusi keamanan sosial.

Namun perusahaan tetap harus menyediakan dana pensiun untuk semua karyawannya, termasuk para ekspatriat yang sudah bekerja terus menerus selama 9 bulan di pulau tersebut. Meski tidak ada pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan, Cayman Islands punya beberapa pajak tidak langsung. Seperti bea impor yang kisarannya bisa mencapai 25%.

Tingginya standar biaya hidup di Cayman juga berarti tingginya harga properti. Rata-rata harga sebuah apartemen di Cayman per April mencapai lebih dari US$ 550.000 (Rp 5,23 miliar). Sementara harga rata-rata sebuah rumah tapak di atas US$ 736.000 (Rp 7 miliar) berdasarkan statistik pemerintah.

6. Bahrain
Dikarenakan tidak adanya pajak penghasilan pribadi, Bahrain bergantung dari penghasilan ladang minyak Abu Safa yang dibagi bersama Arab Saudi. Abu Safa menyumbang sekitar 70% pemasukan pemerintah Bahrain.

Untuk biaya keamanan sosial, warga negara Bahrain membayar 7% dari total penghasilannya kepada pemerintah. Sedangkan para ekspatriat membayar 1%. Perusahaan juga harus berkontribusi 12% dari pendapatan warga negara untuk asuransi sosial dan 3% untuk karyawan ekspatriat.

Pajak tidak langsung lainnya meliputi biaya materai hingga 3% nilai properti dalam transfer real estate. Ekspatriat juga harus membayar pajak daerah 10% jika menyewa rumah di negara Teluk Persia tersebut.

Meski kaya raya dari minyak bumi, Bahrain mengalami defisit anggaran US$ 83 juta pada 2011 dan sedang mempertimbangkan untuk menerbitkan sebuah obligasi internasional. Bahrain baru-baru ini juga diliputi kekacauan akibat protes pro-demokrasi oleh kelompok mayoritas Muslim Shi’ite menentang pemerintahan yang didominasi Sunni. Protes dimulai pada Februari 2011 dan diikuti oleh negara-negara Arab lain.

7. Bermuda
Dianggap sebagai salah satu negara termakmur di dunia, standar biaya hidup di Bermuda juga termasuk yang tertinggi di dunia.

Meski tidak ada pajak penghasilan, karyawan mungkin diminta perusahaan untuk berkontribusi 5.75% dari 16% pajak payroll yang harus dibayarkan perusahaan ke pemerintah pada gaji pertama karyawan sebesar US$ 750.000.

Karyawan juga harus membayar US$ 30,4 (Rp 288.800) per minggu untuk asuransi keamanan sosial yang juga dilakukan oleh perusahaan. Pajak lainnya meliputi pajak properti hingga 19% tergantung nilai sewa tanah tahunan yang ditentukan oleh pemerintah.

Biaya materai 5% hingga 20% juga dikenakan untuk warisan atau tanah tergantung nilai properti tersebut. Bea cukai dibebankan pada barang-barang impor yang jadi sumber pendapatan utama pemerintah. Individu yang masuk ke Bermuda dikenakan biaya 25% untuk barang-barang yang mereka bawa.

Pajak di Bermuda yang relatif rendah memikat banyak perusahaan internasional. Lebih dari 20% populasi Bermuda merupakan kelahiran warga negara asing. Namun izin kerja 10 tahun di negara ini membutuhkan biaya sebesar US$ 20.000 (Rp 190 juta).

8. Bahama
Di antara negara-negara makmur Karibia lainnya, Bahama termasuk yang sangat menggantungkan ekonominya dari pariwisata dan perbankan lepas pantai.

Sekitar 70% pemasukan pemerintah berasal dari bea cukai barang-barang impor. Meski tidak ada pajak penghasilan pribadi, karyawan harus berkontribusi 3.9% dari gajinya hingga maksimum US$ 26.000 (Rp 247 juta) per tahun untuk Asuransi Nasional.

Perusahaan juga harus berkontribusi 5.9% dari gaji karyawan untuk Asuransi Nasional. Sementara wirausahawan dikenakan 8.8%. Bahama juga mengenakan pajak properti maksimum 1%.

Meski statusnya sebagai pusat keuangan, warga negara Bahama memiliki tingkat pengangguran 15%. Partai-partai politik yang terus ‘berkelahi’ memperebutkan proyek eksplorasi minyak bawah laut bisa berdampak negatif pada pariwisata Bahama.

Sumber : DetikFinance
Tanggal: 16 Juli 2012

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >