Kurs Pajak
17 - 23 September 2014
Rp
Negara
11.824,00
Amerika S.(USD)
10.761,1984
Australia (AUD)
9.368,04
Brunei Darussalam (BND)
12,14
Burma (BUK)
10.721,25
Canada (CAD)
1.927,46
China (CNY)
2.055,64
Denmark (DKK)
15.301,131
EURO (EUR)
1.525,47
Hongkong (HKD)
194,40
India (INR)
19.173,77
Inggris (GBP)
110,5569
Jepang (JPY)
11,42
Korea (KRW)
41.221,29
Kuwait (KWD)
3.695,32
Malaysia (MYR)
1.859,29
Norwegia (NOK)
115,67
Pakistan (PKR)
268,94
Philipina (PHP)
3.152,42
Saudi A. (SAR)
9.683,13
Selandia B.(NZD)
9.356,77
Singapura (SGD)
90,77
Sri Lanka (LKR)
1.660,07
Swedia (SEK)
12.653,74
Swiss (CHF)
367,28
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
2014, Pengelolaan PBB Dialihkan ke Daerah
Ditulis oleh Harian Seputar Indonesia   
Friday, 22 June 2012

MAKASSAR – Terhitung mulai 2014, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang ditarik pemerintah daerah, sepenuhnya masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengalihan pengelolaan retribusi ini dilakukan brdasarkan, Undang-Undang No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelumnya, pajak ini dikelola Pemerintah Pusat dan disalurkan kembali ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil. Karena itu, pemerintah provinsi (Pemprov) dan kabupaten/ kota diminta melakukan persiapan sarana dan sumber daya manusia (SDM). Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yuswandi Temanggung mengungkapkan, dalam pengalihan PBB menjadi pajak daerah, banyak yang terlebih dahulu harus disiapkan oleh kabupaten/kota.

Pemprov harus ikut memfasilitasi untuk mendukung program pemerintah pusat ini. Dengan pengalihan ini, penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke PAD kabupaten/kota. Saat ini, pajak tersebut masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP),kabupaten/- kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% dari total PBB.

“Jadi harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Contohnya dalam penilaian harga tanah, jangan sampai ada permasalahan dengan pengalihan ini.

Pastikan pula sistemnya cukup pada saat melakukan ini di 2014,” ungkap saat membuka rapat kerja nasional keuangan daerah di Hotel Clarion Makassar, Rabu (20/6) malam. Tahun 2012 ini saja, total APBD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Air mencapai Rp600 triliun, atau lebih besar 30% dari penganggaran di APBN. Sementara itu,Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang menyebutkan, kebutuhan infrastruktur di Indonesia timur, sudah sangat mendesak.

Olehnya itu,dia meminta pemerintah pusat bersedia mengalokasikan anggaran yang besar pula untuk kepentingan infrastruktur di wilayah KTI ini. Wahyudi

Sumber : Harian Seputar Indonesia
Tanggal: 22 Juni 2012

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru