Kurs Pajak
13 - 19 Agustus 2014
Rp
Negara
11.742,00
Amerika S.(USD)
10.916,64
Australia (AUD)
9.393,88
Brunei Darussalam (BND)
12,09
Burma (BUK)
10.722,92
Canada (CAD)
1.905,79
China (CNY)
2.108,33
Denmark (DKK)
15.718,01
EURO (EUR)
1.514,88
Hongkong (HKD)
191,98
India (INR)
19.754,77
Inggris (GBP)
115,7561
Jepang (JPY)
11,36
Korea (KRW)
41.423,52
Kuwait (KWD)
3.669,04
Malaysia (MYR)
1.878,12
Norwegia (NOK)
118,77
Pakistan (PKR)
267,53
Philipina (PHP)
3.130,74
Saudi A. (SAR)
9.946,31
Selandia B.(NZD)
9.392,68
Singapura (SGD)
90,18
Sri Lanka (LKR)
1.718,82
Swedia (SEK)
13.081,11
Swiss (CHF)
364,93
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Batas SPT PPh Perusahaan Hingga Akhir April 2012
Ditulis oleh Inilah.com   
Tuesday, 17 April 2012

INILAH.COM, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak mengimbau Wajib Pajak Badan (perusahaan) segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) sebelum batas akhir penyampaian 30 April 2012.

Apabila melebihi tanggal tersebut maka akan dikenakan denda Rp1 juta.
Batas waktu tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf c dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi mengatakan, pihaknya akan membuka dan memperpanjang jam kerja pada Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia. "Ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ/2012 tentang Pelayanan Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan," ungkapnya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (16/4/2012).

Adapun jadwal perpanjangan waktu tersebut adalah Sabtu, 28 April 2012 pukul 08.00-12.00 WIB hingga Senin, 30 April 2012 pukul 07.30-19.00 WIB.

"Dengan penambahan jam kerja tersebut Direktorat Jenderal Pajak berharap dapat meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan secara tepat waktu," pungkasnya. [cms]

Sumber : Inilah.com
Tanggal: 16 April 2012

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru