Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah
Ditulis oleh Harian Seputar Indonesia   
Saturday, 25 February 2012

BANDUNG– Tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) di Jabar dinilai masih rendah. Tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) .

Dari sekitar 1,3 juta wajib pajak di Jabar pada 2011, hanya 40% masuk kategori pembayar aktif. Sekitar 26% wajib pajak dari badan (perusahaan) dan 14% wajib pajak perorangan. Menurut Kepala Kantor Wilayah Pajak Jabar I Adjat Jatmika, persentase itu masih terbilang cukup baik apabila dibandingkan tahun 2010. Di mana, tingkat kepatuhan badan lebih kecil ketimbang wajib pajak perorangan.

Adapun dari 26% tingkat kepatuhan wajib pajak badan (perusahaan), sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) dan perdagangan termasuk yang paling patuh membayar pajak. Kendati begitu,persentase tersebut masih terbilang kecil mengingat wajib pajak di Jabar dari sektor badan sekitar 90.000 badan. ”Kami berharap, tingkat kepatuhan WP di tahun 2012 ini bisa mencapai 62,5%. Mudahmudahan bisa lebih,” kata Adjat di sela-sela sosialisasi pembayaran wajib pajak tahunan di Jalan Asia Afrika,Kota Bandung,kemarin.

Dia optimistis target tersebut bisa tercapai dengan penerapan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk memberikan sanksi bagi mereka yang telat memberikan SPT tahunan. Pada Pasal 1 UU tersebut disebutkan keterlambatan SPT untuk perorangan akan dikenakan denda sebesar Rp100.000. Sementara untuk wajib pajak badan dikenakan denda Rp1 juta.

Denda tersebut belum termasuk denda bunga pajak sebesar 2% per bulan dengan maksimal bunga 48%. ”Selain dikenakan denda, mereka tetap harus melunasi tanggungan pajak pada tahun tersebut,”ujar Adjat. Setiap perusahaan dan perorangan wajib membayar semua denda atas keterlambatan membayar pajak.Hal itu untuk menghindari penagihan oleh kantor pajak.

Bahkan,bila wajib pajak tetap tidak mau membayar pajak beserta semua denda yang disyaratkanundang- undang,maka kantor pajak akan melakukan pemblokiran rekening. Biasanya, lanjut Adjat, cara tersebut paling berhasil ketimbang metode penagihan lainnya.” Banyak perusahaan yang menunggak dan kami blokir nomor rekeningnya.Akhirnya, mereka mau bayar,”katanya.

Meski begitu, kantor pajak terlebih dahulu mengeluarkan surat tagihan pajak (STP).Satu bulan kemudian, petugas pajak akan menagih kepada wajib pajak.Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan memublikasikan penunggak wajib pajak. Ketika disinggung soal potensi wajib pajak di Jawa Barat, Adjat mengakui masih cukup banyak bila dibandingkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. P

aling tidak, lanjut dia, masih ada sekitar 2-3 juta wajib pajak. Apalagi banyak penduduk Jawa Barat memiliki pendapatan besar.Jumlah perusahaan yang berkembang pun cukup besar dengan industri kreatif. Sayangnya, tahun 2011, penambahan jumlah wajib pajak baru tidak terlalu signifikan. Kantor Pajak Kanwil I Jabar hanya mampu menambah sekitar 125.000 wajib pajak baru.

”Kami fokus menggarap wajib pajak yang saat ini terdaftar, supaya aktif membayar pajak. Apabila 1,3 juta wajib pajak tersebut semuanya aktif membayar pajak, pendapatan negara dari sektor pajak akan cukup besar,”katanya.

Arif Budianto

Sumber : Harian Seputar Indonesia
Tanggal: 25 Februari 2012

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >