Kurs Pajak
17 - 23 September 2014
Rp
Negara
11.824,00
Amerika S.(USD)
10.761,1984
Australia (AUD)
9.368,04
Brunei Darussalam (BND)
12,14
Burma (BUK)
10.721,25
Canada (CAD)
1.927,46
China (CNY)
2.055,64
Denmark (DKK)
15.301,131
EURO (EUR)
1.525,47
Hongkong (HKD)
194,40
India (INR)
19.173,77
Inggris (GBP)
110,5569
Jepang (JPY)
11,42
Korea (KRW)
41.221,29
Kuwait (KWD)
3.695,32
Malaysia (MYR)
1.859,29
Norwegia (NOK)
115,67
Pakistan (PKR)
268,94
Philipina (PHP)
3.152,42
Saudi A. (SAR)
9.683,13
Selandia B.(NZD)
9.356,77
Singapura (SGD)
90,77
Sri Lanka (LKR)
1.660,07
Swedia (SEK)
12.653,74
Swiss (CHF)
367,28
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Bayar Buruh di Atas UMP, Pengusaha Raih Insentif, Insentif bisa berupa pengurangan pembayaran pajak
Ditulis oleh Harian Kontan   
Wednesday, 08 February 2012

JAKARTA, Agar kisruh upah tak terus terulang, pemerintah menebar janji akan memberikan insentif bagi para pengusaha yang mau membayar upah buruh di atas upah minimum provinsi (UMP). Saat ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Keuangan, sedang membahas insentif yang bisa diberikan kepada pengusaha yang murah hati itu.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, mengatakan, insentif yang sedang pemerintah siapkan berupa insentif fiskal maupun non fiskal. Ia mencontohkan beberapa insentif yang dikaji, seperti pengurangan pembayaran pajak, mempermudah perizinan, perbaikan infrastruktur dan pemangkasan berbagai biaya tidak resmi yang selama ini harus keluarkan pengusaha, "Kami masih terus bahas dengan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan," ujar Muhaimin, kemarin (7/2).

Pemerintah berharap, dengan pemberian insentif ini, akan semakin banyak perusahaan yang bersedia membayar upah di atas upah minimum. Dengan begitu, konflik antara buruh dengan pengusaha dalam penentuan UMP ini bisa dihindari.

Selain itu, pemberian insentif ini juga diharapkan akan berdampak pada iklim investasi dalam negeri dan memberi kepastian bagi pengusaha. "Perselisihan hubungan industrial dalam penetapan upah buruh jangan sampai mengganggu iklim investasi," ujar Muhaimin.

Bukan jalan keluar

Namun rencana pemberian insentif itu ditanggapi dingin oleh pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani, menilai, pemberian insentif bukan merupakan solusi tepat untuk menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dan buruh soal UMP.

Sebab, kebijakan itu hanya akan berdampak pada perusahaan-perusahaan besar saja, Padahal kenyataannya banyak perusahaan skala menengah kecil yang memang kesulitan membayar upah sesuai upah minimum. "Kebijakan ini tidak akan bisa membuat perusahaan kecil sanggup membayar upah minimum," ujarnya. Kuncinya adalah komitmen pemerintah daerah menetapkan upah minimum sesuai rekomendasi dari Dewan Pengupahan.

Sebaliknya, insentif ini memberikan harapan bagi para buruh. Ketua konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengharapkan, rencana pemberian insentif ini menjadi stimulus agar pengusaha mau menaikkan gaji di atas ketentuan.

Sebetulnya, pengusaha mampu membayar gaji di atas ketentuan. Tapi, mereka tetap saja berpatokan pada ketentuan upah minimum. "Mudah-mudahan saja kebijakan itu bisa efektif," ujarnya.

Sumber : Harian Kontan
Tanggal: 08 Februari 2012

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru