Kurs Pajak
16 - 22 April 2014
Rp
Negara
11.378,00
Amerika S.(USD)
10.677,12
Australia (AUD)
9.099,92
Brunei Darussalam (BND)
11,83
Burma (BUK)
10.396,75
Canada (CAD)
1.833,71
China (CNY)
2.108,24
Denmark (DKK)
15.740,33
EURO (EUR)
1.467,49
Hongkong (HKD)
189,23
India (INR)
19.047,91
Inggris (GBP)
111,6826
Jepang (JPY)
10,92
Korea (KRW)
40.422,05
Kuwait (KWD)
3.517,68
Malaysia (MYR)
1.912,96
Norwegia (NOK)
116,77
Pakistan (PKR)
255,38
Philipina (PHP)
3.033,91
Saudi A. (SAR)
9.882,93
Selandia B.(NZD)
9.098,91
Singapura (SGD)
87,12
Sri Lanka (LKR)
1.742,88
Swedia (SEK)
12.928,96
Swiss (CHF)
352,52
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/KM.11/2014

Wednesday, 16 April 2014 | Herry Hairudin

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk...
+Baca Selengkapnya

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/KM.11/2014

Tuesday, 15 April 2014 | Herry Hairudin

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal...
+Baca Selengkapnya

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 14/KM.11/2014

Tuesday, 15 April 2014 | Herry Hairudin

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 02...
+Baca Selengkapnya

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-62/PJ/2014

Monday, 07 April 2014 | Herry Hairudin

Penghasilan Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak...
+Baca Selengkapnya

Ini PP Baru Soal Kenaikan Pajak Mobil dan Motor
Ditulis oleh Tribunnews.com   
Monday, 14 April 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah melalui serangkaian rencana, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 pada 19 Maret 2014. Isinya berupa perubahan ketentuan tentang tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk kendaraan bermotor, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013, tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Baca selengkapnya...
 
Kepala BKPM: Ponsel Kena Pajak Barang Mewah, Tidak Picu Investasi
Ditulis oleh DetikFinance   
Monday, 14 April 2014

Jakarta -Wacana pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk produk ponsel tidak bisa memicu peningkatan investasi di sektor ini. Alasannya, PPnBM akan dikenakan untuk produk impor dan juga produk dalam negeri.

Baca selengkapnya...
 
Ditjen Pajak Incar Data Pelanggan PLN, Pelindo, dan BPJS Ketenagakerjaan
Ditulis oleh DetikFinance   
Tuesday, 08 April 2014

Jakarta -Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan siang ini melakukan penandatangan kerjasama dengan PT PLN (Persero), PT Pelindo IV, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam rangka apa?

Baca selengkapnya...
 
Tekan Impor, Pemerintah Belum Mau Terapkan Pajak Barang Mewah Ponsel
Ditulis oleh DetikFinance   
Monday, 07 April 2014

Jakarta -Masih terjadi perbedaan pandangan soal opsi pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap produk telepon seluler (ponsel) di internal pemerintah. Padahal opsi ini dilakukan untuk menekan impor dan meningkatkan penerimaan negara. Opsi PPnBM bakal menjadi opsi terakhir, karena ada risiko lonjakan produk impor ilegal di dalam negeri.

Baca selengkapnya...
 
RI Ingin Jadi Negara Maju? Pajak Rokok Harus Tinggi
Ditulis oleh DetikFinance   
Tuesday, 01 April 2014

Jakarta -Asian Development Bank (ADB) menyarankan agar pemerintah menaikkan pajak rokok lebih tinggi lagi. Hasil pajak yang tinggi ini bisa digunakan untuk membangun infrastruktur.

Baca selengkapnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya > Akhir >>

Hasil 1 - 15 dari 131

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru