Kurs Pajak
23 - 29 April 2014
Rp
Negara
11.430,00
Amerika S.(USD)
10.680,19
Australia (AUD)
9.128,81
Brunei Darussalam (BND)
11,88
Burma (BUK)
10.383,55
Canada (CAD)
1.837,05
China (CNY)
2.114,63
Denmark (DKK)
15.788,94
EURO (EUR)
1.474,03
Hongkong (HKD)
189,54
India (INR)
19.180,91
Inggris (GBP)
111,7084
Jepang (JPY)
11,01
Korea (KRW)
40.640,72
Kuwait (KWD)
3.526,04
Malaysia (MYR)
1.912,19
Norwegia (NOK)
118,23
Pakistan (PKR)
257,24
Philipina (PHP)
3.047,76
Saudi A. (SAR)
9.826,60
Selandia B.(NZD)
9.128,23
Singapura (SGD)
87,49
Sri Lanka (LKR)
1.733,32
Swedia (SEK)
12.953,31
Swiss (CHF)
354,68
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/KM.11/2014

Wednesday, 16 April 2014 | Herry Hairudin

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk...
+Baca Selengkapnya

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/KM.11/2014

Tuesday, 15 April 2014 | Herry Hairudin

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal...
+Baca Selengkapnya

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 14/KM.11/2014

Tuesday, 15 April 2014 | Herry Hairudin

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 02...
+Baca Selengkapnya

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-62/PJ/2014

Monday, 07 April 2014 | Herry Hairudin

Penghasilan Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak...
+Baca Selengkapnya

Presiden Idaman Tegas Kelola Pajak
Ditulis oleh DetikNews   
Friday, 25 April 2014

Jakarta - Sudah seharusnya momentum pilpres mendatang menjadi ajang adu ide, misi, dan program nyata untuk perbaikan bangsa, bukan sekadar adu popularitas belaka. Tak banyak dari beberapa nama bakal capres memiliki program dan misi jelas, khususnya di bidang ekonomi dan perpajakan.

Baca selengkapnya...
 
Investor Tunggu PPnBM Ponsel
Ditulis oleh jpnn.com   
Tuesday, 22 April 2014

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk memberlakukan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) atas produk telepon seluler (ponsel) impor dan sejenisnya semakin mendekati kenyataan.

Baca selengkapnya...
 
Kasus Pajak BCA, Bukti Korupsi Swasta Tak Luput Dibidik KPK
Ditulis oleh Okezone.com   
Tuesday, 22 April 2014

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri lebih dalam soal dugaan pelanggaran hukum dalam kasus dugaan korupsi permohonan keberatan pajak oleh Bank Central Asia (BCA).

Baca selengkapnya...
 
Ini PP Baru Soal Kenaikan Pajak Mobil dan Motor
Ditulis oleh Tribunnews.com   
Monday, 14 April 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah melalui serangkaian rencana, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 pada 19 Maret 2014. Isinya berupa perubahan ketentuan tentang tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk kendaraan bermotor, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013, tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Baca selengkapnya...
 
Kepala BKPM: Ponsel Kena Pajak Barang Mewah, Tidak Picu Investasi
Ditulis oleh DetikFinance   
Monday, 14 April 2014

Jakarta -Wacana pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk produk ponsel tidak bisa memicu peningkatan investasi di sektor ini. Alasannya, PPnBM akan dikenakan untuk produk impor dan juga produk dalam negeri.

Baca selengkapnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya > Akhir >>

Hasil 1 - 15 dari 134

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru