Kurs Pajak
17 - 23 Desember 2014
Rp
Negara
12.423,00
Amerika S.(USD)
10.271,42
Australia (AUD)
9.458,48
Brunei Darussalam (BND)
12,05
Burma (BUK)
10.783,53
Canada (CAD)
2.007,84
China (CNY)
2.075,61
Denmark (DKK)
15.439,80
EURO (EUR)
1.602,46
Hongkong (HKD)
199,92
India (INR)
19.513,79
Inggris (GBP)
104,6256
Jepang (JPY)
11,26
Korea (KRW)
42.576,78
Kuwait (KWD)
3.560,04
Malaysia (MYR)
1.710,92
Norwegia (NOK)
123,30
Pakistan (PKR)
278,69
Philipina (PHP)
3.310,07
Saudi A. (SAR)
9.650,31
Selandia B.(NZD)
9.457,04
Singapura (SGD)
94,70
Sri Lanka (LKR)
1.648,29
Swedia (SEK)
12.848,25
Swiss (CHF)
378,53
Thailand (THB)
 
 

Menu Pajak

 
 

Sindikasi

Support


infopajak_cs

 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2014

Saturday, 13 December 2014 | Herry Hairudin

Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan
+Baca Selengkapnya

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014

Saturday, 13 December 2014 | Herry Hairudin

Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik
+Baca Selengkapnya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.011/2014

Wednesday, 15 October 2014 | Herry Hairudin

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pegusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan...
+Baca Selengkapnya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.03/2014

Wednesday, 15 October 2014 | Herry Hairudin

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta...
+Baca Selengkapnya

Peringatan Menkeu Bambang: Jangan Main-main dengan Pajak!
Ditulis oleh DetikFinance   
Friday, 19 December 2014
Jakarta -Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah memiliki jurus jitu untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Jadi para wajib pajak, sudah selayaknya berhati-hati bila melakukan pelanggaran. 
Baca selengkapnya...
 
Tak Mempan Dicekal, Wajib Pajak Bandel Bakal 'Disandera'
Ditulis oleh Detikfinance   
Wednesday, 17 December 2014

Jakarta -Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki beberapa cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya upaya penegakan hukum. Selain dicekal, wajib pajak bandel juga bisa dikenakan penyanderaan atau paksa badan (gijzeling).

Baca selengkapnya...
 
Kemenkeu Temukan Ada Artis Nunggak Bayar Pajak
Ditulis oleh Detikfinance   
Wednesday, 17 December 2014

Jakarta -Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan tidak pandang bulu terhadap para wajib pajak nakal. Ditjen Pajak akan menindak tegas wajib pajak yang masih menunggak.

Baca selengkapnya...
 
Nunggak Rp 3,32 Triliun, 487 Wajib Pajak Terancam Dicekal
Ditulis oleh Detikfinance   
Wednesday, 17 December 2014

Jakarta -Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan tengah mengusulkan agar 487 wajib pajak (WP) dicekal ke luar negeri. Alasannya, 487 WP ini menunggak pajak Rp 3,32 triliun.

Baca selengkapnya...
 
Tunggak Bayar PBB Lebih dari Rp 1,8 M, Mal Tebet Green Disegel
Ditulis oleh DetikFinance   
Thursday, 11 December 2014

Jakarta - Mal Green Tebet yang terletak di Jl MT Haryono, Tebet, Jaksel disegel petugas Pajak. Mal itu belum membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) selama 4 tahun.

Baca selengkapnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya > Akhir >>

Hasil 1 - 15 dari 122

Survey Pajak

Apakah kenaikan pajak PBB DKI sampai 140%, sudah tepat ?
 

Diskusi Pajak Terbaru